Jakarta, BUMNinfo | Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini tengah merencanakan pembentukan holding penerbangan. Meski masih dalam rencana, Kementerian BUMN tampaknya sudah menyasar PT Survai Udara Penas menjadi induk holding penerbangan tersebut.
“Yang penting (Survai Udara Penas) 100 persen milik BUMN. Kalau milih salah satu Angkasa Pura I atau Angkasa Pura II, kompleksitasnya tinggi,” kata Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (15/4).
Dia menjelaskan proses pembentukan holding penerbangan masih terus dibahas secara intensif dengan pihak terkait. Gatot mengatakan saat ini ditencanakan holding tersebut paling tidak selesai dibentuk pada semester satu 2019.
Gatot yakin dengan pembentukan holding tersebut akan mempermudah pemerintah mengontrol perusahaan di bawahnya. “Kalau nanti bicara sebagai holding yang strategi lebih mudah. Jadi bisnis yang ada, kita turunkan jadi untuk holding jauh lebih bagus,” ungkap Gatot.
Di tempat yang sama secara terpisah, Menteri BUMN Rini Soemarno menilai Indonesia merupakan negara kepulauan. Artinya, lanjut Rini, Indonesia membutuhkan banyak transportasi udara sehingga perlu melakukan banyak investasi.
Untuk membuat holding tersebut, pemerintah harus melalui tiga tahap yang berkesinambungan. Tahap pertama yakni pada 1 Mei 2019 inbreng saham seri B negara di AP I, AP II, dan Garuda Indonesia. Tahap kedua yakni transaksi jual beli B2B (business to business) saham Pertamina di Pelita Air oleh holding (PT Penas). Tahap ketiga yaitu inbreng saham seri B negara di AirNav Indonesia setelah perubahan bentuk dari Perum ke PT dan adanya penyesuaian dengan UU Penerbangan dan peraturan-peraturan yang terkait.
Sumber: Republika.co.id