Jakarta, BUMNInfo | PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mulai melaksanakan pembangunan klasterisasi infrastruktur liquefied natural gas (LNG). Pengembangan ini dilakukan sebagai tindak lanjut penugasan Kepmen ESDM 13/2020 yang mengatur penyediaan pasokan LNG hingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur LNG untuk pembangkit listrik.
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Syahrial Mukhtar mengungkapkan, pembangunan infrastruktur LNG terbagi menjadi tiga area yaitu area barat, area tengah, dan area timur. Untuk area barat, pihaknya akan membangun infrastruktur di Terminal Arun, Aceh, untuk bisa menyuplai kebutuhan gas di Nias, Krueng, dan sekitarnya.
Sementara untuk area tengah, PGN telah memiliki Floating Storage Regasification Unit (FSRU) di Lampung dengan sistem muatan lepas atau breakbulking ke kapal-kapal kecil untuk menyuplai.
“Jadi, nanti FSRU Lampung bisa dibawa ke Kalimantan, Bali, NTT, dan NTB,” jelas Syahrial, dalam rilis pers di Jakarta, Senin (13/7/2020).
Sedangkan di area timur akan dibangun hub perkiraan di Ambon untuk melayani Indonesia tengah dan timur, seperti wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Lebih lanjut, pelaksanaan pembangunan infrastruktur LNG dilakukan secara stimulan untuk pembangkit yang sudah dibangun dan dibagi menjadi delapan klaster, yakni klaster Sumatera, Kalimantan Barat, Bali-Nusa Tenggara (Nusra) 1, Bali Nusra 2, Sulawesi, Maluku, Papua bagian utara, dan Papua bagian selatan.
“Tahap quick win akan dilaksanakan dengan menggunakan pola operasi follower di lokasi PLTMG (Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas) Nias, PLTMG Tanjung Selor, dan PLTMG Sorong. Tahun ini ditargetkan selesai. Pada tahap ini ditargetkan dapat menyediakan harga yang lebih rendah dari HSD (high speed diesel atau mintak solar) di plant gate pembangkit PLN. Perkiraan penghematan atas konversi penggunaan HSD ke PLN per tahun pada tahap quick win ini sebesar Rp 200 miliar,” imbuh Syahrial.
Menurutnya, PGN bersama PLN telah menyepakati skema logistik yang paling optimal. Untuk lokasi quick win Nias menggunakan skema transportasi laut dengan LCT dan isotank. Sementara untuk Tanjung Selor menggunakan transportasi darat dengan trucking dan isotank, dan untuk Sorong menggunakan pipa gas.
Setelah penandatanganan head of agreement (HoA) yang dilakukan Pertamina dan PLN dengan salah satu isinya Pertamina telah menunjuk dan menugaskan PGN sebagai subholding Gas untuk menyediaan pasokan dan infrastruktur. Oleh karenanya, PGN berkoordinasi dengan PLN untuk menyelesaikan perjanjian komersial berjangka waktu 20 tahun untuk tahap quick win.
Syahrial berharap, tidak lebih dari dua sampai tiga tahun, program konversi pembangkit listrik BBM ke gas alam sudah terealisasi. Proyek ini juga termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan membutuhkan investasi yang sangat besar.
Direktur Utama PGN Suko Hartono menambahkan, langkah strategis ini sebagai wujud komitmen Perseroan dalam melaksanakan program yang ditujukan untuk memperkuat struktur usaha subholding gas, dan meraih peluang pertumbuhan usaha dari meningkatnya kebutuhan dalam negeri akan pasokan gas untuk mendukung pembangunan pembangkit listrik.
“Selain itu, menjadi respons PGN dalam mendukung program pemerintah menargetkan perbaikan bauran energi primer bagi pembangkit listrik PLN, sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca,” ungkap Suko.
PGN bersinergi dengan PLN untuk meningkatkan utilisasi gas di sektor kelistrikan. Pemanfaatan gas bumi untuk sektor kelistrikan juga membantu mengurangi kebergantungan pada energi impor dan subsidi BBM.
Sumber: Beritasatu, Tribunnews
Foto: MI/Angga Yuniar