Presiden RI Joko Widodo telah menetapkan bahwa dalam waktu dekat Indonesia akan membereskan fase Pembatasan Sosial Berskala Besar dan bertransisi ke wacana hidup new normal. Hal ini diputuskan sebagai langkah pemerintah menyelamatkan berbagai sektor akibat krisis pandemi Covid-19 berkepanjangan, sehingga diberlakukan kebiasaan baru.
New normal sendiri merupakan tatanan kehidupan masyarakat seperti biasa namun ditambah dengan protokoler kesehatan. Protokol ini akan terus berlangsung sampai obat dan vaksin untuk Covid-19 ditemukan.
Jokowi kemudian meminta agar tatanan new normal yang sudah dipersiapkan Kementerian Kesehatan segera disosialisasikan secara masif kepada masyarakat agar menimbulkan kesadaran pentingnya menjalankan protokol tersebut.
“Sehingga masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan, seperti jaga jarak, gunakan masker, cuci tangan, dilarang berkerumun. Kalau itu dilakukan, sosialisasikan secara masif. Saya yakin kurva bisa kita turunkan di beberapa provinsi,” katanya dilansir dari Kompas.
Di sektor ekonomi, Kemenko Perekonomian juga telah mengkaji pengaplikasian new normal ini untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam Raden Edi Prio Pambudi mengatakan skema ini tergantung dua hal. Yaitu kondisi kesehatan yang sudah membaik dan kepatuhan masyarakat untuk mematuhi dan menjalankan pola hidup baru menjaga kesehatan.
The New Normal di BUMN
Mengenai penetapan new normal di industri, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan sistem kerja yang berlaku akan berbeda dari biasanya. Misalnya, ada BUMN yang cara kerjanya bisa jaga jarak bahkan jarak jauh (long distance), sehingga penerapan work from home (WFH) akan sangat lazim.
“Jadi new normal di BUMN memang cukup lebar kalau kita lihat, mau tidak mau nanti sistem bekerja tidak seperti hari ini. Kita sudah me-mapping bisa beberapa BUMN harus dilakukan dengan jaga jarak, jaga jaraknya bahkan long distance dengan digital ini harus kita lakukan,” papar Erick.
Meski banyak BUMN yang bisa mengatur jarak operasional, ada juga BUMN yang akan kesulitan bila ada protokol ini. Sektor transportasi menjadi fokus Kementerian BUMN dalam menerapkan tatanan baru ini. Pasalnya yang menjadi permasalahan adalah pada jumlah massa berikut dengan pengaturan antreannya.
Untuk itu, Erick menegaskan untuk beberapa BUMN tersebut harus memperketat protokol Covid-19 di lingkungan kerja.
“Karena ada BUMN yang tidak bisa mengikuti protokol benar-benar dilakukan. Contoh aja di airport kalau masyarakat harus ada di airport tidak mungkin dilepas seperti itu, tentu dengan protokol yang baik,” ujarnya.
Erick juga mencontohkan apabila protokol baru ini dilakukan di industri kereta api, maka harus ada pengawasan yang lebih ekstra.
Pihaknya sendiri telah mengeluarkan surat edaran kepada para Direktur Utama BUMN agar menyiapkan sejumlah langkah antisipasimenyongsong The New Normal. Dalam lampiran surat tersebut disebutkan, pada fase I tanggal 25 Mei pegawai di bawah 45 tahun sudah bisa mulai berkantor.
Erick kemudian menggarisbawahi bahwa maksud dari keputusan tersebut ialah agar BUMN sudah siap ketika PSBB dilonggarkan sewaktu-waktu dan menyiapkan protokol sebelum bekerja dengan sebaik-baiknya.
“Karena itu kemarin sempat heboh-heboh dikit ketika membuat surat edaran kepada seluruh direksi BUMN. Sebenarnya surat edaran itu kita ingin semua BUMN sebelum bekerja harus punya protokol Covid-nya jangan hanya masuk kerja,” tegasnya.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menuturkan, hampir seluruh perusahaan BUMN sudah menyiapkan diri dalam menghadapi tatanan baru ini. Kendati begitu, masih ada sekitar 6% dari 142 perusahaan BUMN yang belum siap menghadapi skenario new normal. Sebab, sejumlah Perseroan tersebut belum melaporkan kesiapannya ke Kementerian BUMN.
Ia menyebut PT PANN (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero) dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) masih belum melaporkan kesiapannya kepada Kementerian.
“Yang disebut dengan kesiapan sebenarnya submit dan kesiapan mereka untuk new normal. Seperti protokolnya mereka belum siapkan dengan detil, makanya belum mereka laporkan juga,” jelas Arya.
Dia mengatakan, yang belum melaporkan kesiapannya bakal menjadi catatan tersendiri bagi Menteri BUMN Erick Thohir. Meski, Arya tak menerangkan secara detil. Sementara, perusahaan yang sudah melaporkan artinya perusahaan itu siap menghadapi skenario new normal.
“Kalau new normal sudah siap protokol yang ada, baik pelayanan publik maupun kepada persiapan mereka di kantor,” tutupnya.
Sejumlah BUMN yang Siap
Sederet BUMN telah bersiap kembali berbisnis secara normal dengan penambahan berbagai protokol kesehatan. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 kembali merebak dengan intensitas lebih tinggi.
Misalnya, PT Pertamina (Persero) yang membuat kebijakan baru soal pembayaran di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Perusahaan akan mendorong transaksi non tunai di setiap SPBU sebagai salah satu cara menjalankan kehidupan new normal wabah pandemi Covid-19.
VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan sampai saat ini platform loyalty yang bisa digunakan oleh pelanggan untuk transaksi non tunai adalah MyPertamina. Di mana e-payment yang terintegrasi adalah LinkAja.
“Sampai saat ini platform loyalty customer pertamina adalah MyPertamina, dan e-payment yang terintegrasi adalah LinkAja,” jelasnya.
Protokol ini diatur sesuai arahan Menteri BUMN melalui surat nomor S-336/MBU/05/2020 pada 15 Mei 2020 perihal Antisipasi Skenario The New Normal BUMN. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan sedang menyiapkan The New Normal di Pertamina dari hulu sampai ke hilir.
“Pertamina sedang mempersiapkan penyusunan protokol untuk mengantisipasi skenario The New Normal di seluruh lini kegiatan operasional baik di hulu, pengolahan, distribusi, hingga pelayanan di SPBU di seluruh Indonesia,” kata Nicke dalam keterangan tertulis, Senin, (18/05/2020).
Menurut Nicke, skenario ini akan berlaku mulai 25 Mei 2020 mendatang. Untuk itu Pertamina telah menyiapkan protokol yang akan mengatur langkah-langkah dan tahapan yang akan diterapkan. Di antaranya kewajiban penggunaan masker, sterilisasi lingkungan kerja maupun pemeriksaan kesehatan, dan tracking kondisi pekerja.
Di sektor transportasi, PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II juga sudah menyiapkan tatanan operasional baru. Direktur AP II Muhammad Awaluddin mengatakan manajemen sedang menyiapkan protokol guna mengantisipasi skenario new normal. Selain itu, perusahaan juga menetapkan gugus tugas penanganan Covid-19.
Rumusan protokol penanganan covid-19 terkait tiga aktivitas kebandarudaraan, yaitu operasional, pelayanan, dan komersial. Protokol itu akan mengedepankan layanan dengan teknologi informasi dan memperhatikan physical distancing.
Contoh, personel di bandara akan dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD), sistem biometrik dapat digunakan untuk pelayanan, keselamatan, dan keamanan penerbangan, serta maskapai dan penumpang diarahkan menggunakan self check in, mobile check in, dan web check in.
Bagi tenant yang ada di 19 bandara kelolaannya, AP II mewajibkan mereka untuk menyediakan hand sanitizer dan diarahkan menerapkan transaksi secara non tunai (cashless).
“Kami siap mengantisipasi skenario the new normal karena memang sudah sejak empat tahun terakhir ini pengembangan bandara-bandara AP II mengarah ke digitalisasi,” tutur dia.
Sementara itu di sektor pertambangan, holding BUMN pertambangan yakni MIND ID, rumah bagi PT Inalum (Persero) juga bersiap menghadapi skenario baru. Pegawai MIND ID berusia di bawah 45 tahun sudah mulai bekerja setelah Hari Raya Idul Fitri berakhir.
“Grup MIND ID dan anggota holding akan sepenuhnya kembali bekerja di kantor setelah selama ini bekerja dari rumah (WFH). Kami juga berharap bisa terus menggerakkan ekonomi nasional karena mitra-mitra bisnis MIND ID dan anggota holding juga akan ikut beroperasi. Hal ini sesuai dengan semangat kami untuk membangun kehidupan yang sejahtera dan masa depan Indonesia yang lebih baik,” kata CEO Grup MIND ID Orias Petrus Moedak dalam keterangan tertulis.
Nantinya, seluruh pegawai diminta mematuhi beberapa protokol, seperti melakukan izin perjalanan ke lokasi pertambangan untuk kebutuhan mendesak dan darurat maka harus menyertajan hasil Rapid Test COVID-19 non-reaktif. Bagi yang reaktif, akan dilakukan karantina.
Beberapa BUMN di atas merupakan sedikit dari banyak Perseroan yang telah bertekad untuk kembali bangkit dari keterpurukan akibat pandemi. Tentunya, dengan kembali beroperasi, bukan berarti BUMN ini tak mengindahkan protokol kesehatan dengan standar yang sudah ditetapkan. BUMN akan mulai hadir lagi untuk Indonesia secara optimal, sesuai dengan slogan terbarunya. (MI)
Foto utama: ANTARAFOTO