Jakarta, BUMN Info – Groundbreaking (peletakan batu pertama) tahap kelima pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) segera dilakukan. Tiga bank yang merupakan badan usaha milik negara (BUMN) akan mulai membangun kantor di Nusantara.
Tiga bank BUMN yang dimaksud adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau Bank Mandiri, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI. Selain bank BUMN, ada juga PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara atau Bankaltimtara yang akan memberikan pelayanan jasa keuangan di IKN.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengungkapkan bahwa groundbreaking kelima di Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan pekan ini pada Kamis 29 Februari dan Jumat 1 Maret 2024.
“Ini merupakan groundbreaking kelima sekaligus groundbreaking pertama setelah terlaksana pemilu. Groundbreaking kelima bersandarkan pada satu tema yang sangat kuat yakni mulai terbangunnya layanan perbankan,” ujar Agung dalam Media Briefing di Jakarta, Selasa (27/2/2024).
Agung menambahkan, groundbreaking dilakukan di area pusat layanan perbankan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Pembangunan pusat layanan perbankan ini diawali dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara OIKN dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga di IKN ini ditandai dengan dimulainya pembangunan layanan perbankan.
“Jadi KIPP di IKN pada tahun 2024 ini mulai beroperasi, tentunya kebutuhan layanan perbankan menjadi mutlak untuk ada,” kata Agung.
Ke depan akan terdapat kawasan khusus pusat keuangan (financial center), namun kawasan ini bukan berada di KIPP melainkan berlokasi di kawasan wilayah pengembangan atau WP-2. “Tapi di KIPP sudah hadir nantinya pusat layanan perbankan yang diawali oleh empat bank yang merupakan pihak yang berkomitmen terhadap pembangunan Nusantara di Kalimantan Timur,” kata Agung.
Selain layanan perbankan, sangat penting juga bahwa IKN menjadi sebuah kota cerdas (smart city) dan hadirnya smart city dengan dukungan infrastruktur telekomunikasi melalui kehadiran Telkom yang membangun Telkom smart office atau TSO, namun juga menandai dibangunnya infrastruktur layanan dasar telekomunikasi seperti fiber optik dan juga berbagai infrastruktur lainnya yang mulai dibangun Telkom Indonesia.
Sebagai sebuah smart city, IKN ini juga memiliki command center (pusat kendali) yang nantinya memonitor IKN sebagai sebuah kota. Saat ini command center IKN hadir untuk memonitor pembangunan proyek-proyek di IKN dana pada tahap pertama ini kehadiran command center IKN berada di area Hunian Pekerja Konstruksi (HPK).
“Di area HPK ini juga akan hadir Mini Studio Nusantara TVRI. Jadi di sinilah kita melihat bahwa IKN itu mengokohkan diri sebagai smart city, infrastrukturnya ada, kemudian kendali dan monitoringnya dilakukan secara terpusat melalui command center, serta juga ada studio televisi yang menjangkau warga Indonesia dari berbagai belahan Bumi Nusantara dilakukan tepat di area Nusantara,” kata Agung.
Terakhir, lanjutnya, sebuah layanan masyarakat yang tak kalah penting terlibat dalam groundbreaking kelima karena ini juga merupakan bagian dari layanan sektor jasa keuangan namun juga layanan kesehatan yakni BPJS Kesehatan.
“Kita ingat bahwa di tahun lalu sudah ada groundbreaking oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan pada awal tahun ini kita lakukan groundbreaking BPJS Kesehatan,” kata Agung.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan Badan Usaha Otorita (BUO) IKN yakni Bina Karya disiapkan untuk berperan terkait penyediaan hunian non-ASN, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Nusantara, Kalimantan Timur.
“BUO sebagai master developer dan salah satu yang sedang disiapkan adalah bagaimana BUO berperan dalam penyediaan hunian bagi non-ASN, terutama MBR,” ujar Agung seperti dilansir Infor Publik dari ANTARA.
Agung mengatakan dengan adanya hunian-hunian bagi non-ASN terutama MBR di IKN maka hal ini semakin mempertegas IKN sebagai kota yang inklusif.
“Kita dengan ini memastikan IKN menjadi pertama bukan hanya kota ASN tetapi juga menjadi kota yang inklusif, karena hadirnya berbagai lapisan masyarakat yang nantinya bekerja serta tinggal di sana.
BUO nantinya berperan dalam bekerja sama dengan para pengembang untuk hunian bagi MBR. Dengan demikian, nantinya terdapat persil-persil untuk hunian non-ASN di IKN.
Sebagai informasi, berdasarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara bahwa pertimbangan utama dalam desain Ibu Kota Nusantara mengacu kepada kesetaraan serta prinsip 6.
Prinsip itu yakni aman dan terjangkau, secara spesifik pada key performance index (KPI) butir 6.2 yaitu permukiman yang ada dan terencana di kawasan 256.142 hektare memiliki akses terhadap infrastruktur penting pada 2045 dan KPI butir 6.3 yakni perumahan layak, aman dan terjangkau yang memenuhi rasio hunian berimbang.
Fokus akan dipusatkan pada akses yang adil terhadap kebutuhan dasar yang paling mendesak, akses terhadap perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan, serta mendorong pembangunan yang mewadahi penghasilan masyarakat yang berbeda-beda untuk menekankan prinsip-prinsip inklusi sosial dan pembangunan ekonomi yang inklusif, seperti yang diuraikan dalam Agenda Perkotaan Baru UN Habitat.
Memperkenalkan beragam tipologi hunian yang didistribusikan secara adil di daerah perkotaan akan menghasilkan bauran penduduk yang lebih besar, mendorong semangat dan keragaman sosio-ekonomi dalam masyarakat, dan memastikan akses yang terjangkau ke lapangan pekerjaan.
Kerangka regulasi di tanah air akan berupaya untuk memastikan semua warga negara Indonesia memiliki akses ke perumahan yang aman dan layak di lingkungan yang berimbang.