Rabu, 21 Februari 2024

Cegah Utang Bengkak, Ganjar Kaji Ulang Suntikan PMN ke BUMN

ads-custom-5

Jakarta, BUMN Info – Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan mengkaji ulang efektifitas pemberian penyertaan modal negara (PMN) terhadap badan usaha milik negara atau BUMN.

Hal ini disampaikan Anggota Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud Anton Gunawan. Sebab, menurutnya, suntikan PMN yang diberikan selama ini sebetulnya turut membuat utang pemerintah tinggi secara riil.

“Kalau kita lihat financingnya (di postur APBN), di bawah itu ada titik-titik di mana negatif financing dalam bentuk quote on quote investment, dalam bentuk PMN terhadap BUMN, nah ini kan yang menyebabkan kenaikan utang juga jadinya,” kata Anton dalam program Your Money Your Vote CNBC Indonesia, dikutip Kamis (11/1/2024).

Oleh sebab itu, Anton mengatakan, karena PMN turut berkontribusi menaikkan utang negara, pemerintahan Ganjar-Mahfud nantinya jika memenangkan Pilpres 2024 akan meninjau ulang efektifitas pemberiannya.

Bila PMN yang diberikan itu betul-betul untuk BUMN yang menjalankan pelayanan publik, melakukan aktivitas komersial, dan dapat hidup tanpa terus diberikan suntikan PMN, maka dipastikannya pembiayaan investasi itu bisa saja diberikan.

Namun, bila sebaliknya, ia mengatakan, kebijakan yang akan ditempuh ialah, tidak akan memberikan BUMN itu PMN, atau bahkan akan dibiarkan ditutup dan dijual untuk menutupi tekanan utang pemerintah yang saat ini sudah tinggi akibat Covid-19.

“Jadi harus bisa hidup dengan baik atau kalau yang jelek ya coba di-scrutinize dan tidak punya peran dari public service tadi ditutup atau jual, sehingga bisa untuk menutupi utang yang ada,” kata Anton.

Sebagai informasi, utang pemerintah saat ini telah mencapai Rp 8.041,01 triliun dengan rasio utang terhadap PDB 38% lebih. Menurut Anton, jika tingkat utang itu mempertimbangkan utang publik tadi melalui PMN, tentu rasionya jauh lebih tinggi. Maka, pemberian PMN harus makin hati-hati.

“Tapi kalau mau perhitungkan utang dari public sector itu sudah bisa mencapai 72% terhadap PDB sebetulnya. Public sector di dalamnya termasuk BUMN dan beberapa lembaga-lembaga lain itu,” tegas Anton.

Dalam APBN 2023, realisasi pembiayaan investasi pun secara keseluruhan telah mencapai Rp 90,1 triliun. Terdiri dari pemberian untuk BPDLH Rp 4,3 triliun, LPDP Rp 20 triliun, PT SMF Rp 1,5 triliun, LMAN Rp 25,4 triliun, hingga BP Tapera Rp 19,5 triliun.

Lalu, untuk PT Hutama Karya (HK) Rp 28,9 triliun, PT Len Rp 2,2 triliun, Airnav Rp 700 miliar, PT Bahana Rp 3 triliun, Injourney Rp 1 triliun, hingga RNI mencapai Rp 2,6 triliun. Masih ada berbagai pembiayaan investasi lainnya untuk seperti klaster kerja sama internasional, serta pangan.

BERITA TERKAIT

ads-sidebar
ads-custom-4

BACA JUGA

BERITA PILIHAN

BERITA TERBARU