Jakarta, BUMN Info l Perbincangan soal tarif KRL ramai di media sosial usai Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan tahun 2023 tarif kereta listrik Jabodetabek akan ada penyesuaian bagi masyarakat berpenghasilan tinggi. Pro kontra pun semakin membesar karena publik membandingkan dengan adanya rencana subsidi mobil listrik. Hal ini membuat keberpihakan Pemerintah dipertanyakan, antara ingin gencar mengajak masyarakat beralih dari transportasi darat menuju umum, atau sebaliknya ingin memperparah kemacetan dengan mendukung jumlah bertambahnya transportasi darat melalui mobil listrik?
Mengapa Si Kaya Tarifnya Harus Naik?
“Yang berdasi, yang kemampuan finansialnya tinggi mesti bayarnya lain,” ujar Menhub Budi Karya dalam jumpa pers akhir tahun 2022 di Jakarta.
Kabarnya, kebijakan ini ditujukan agar subsidi yang selama ini digelontorkan ke PT KCI tepat sasaran. Nantinya, skema pembayaran akan dipisah antara penumpang yang mampu dan kurang mampu melalui tiket kartu. Meski begitu belum dirinci seperti apa skema itu akan diberlakukan.
Namun, jawaban tak senada diungkapkan Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati. Ia memastikan belum ada kenaikan tarif commuter line atau KRL Jabodetabek dalam waktu dekat ini. Skema yang diungkapkan Menhub dan ramai di media sosial kemarin, masih dikaji terkait perubahan tarifnya. Hal tersebut dikarenakan tarif KRL saat ini masih disubsidi oleh negara lewat Public Service Obligation (PSO).
Sebelumnya Kemenhub juga dikabarkan pernah mengusulkan tarif KRL dari Rp3000 menjadi Rp5.000 per 25 kilometer pertama atau naik Rp2.000. Kemudian per 10 kilometer selanjutnya kenaikannya tetap Rp1.000. Akan tetapi, keberlanjutan kabar itu pun belum terdengar lagi mencuat ke publik.
Alasan Banyak Terjadinya Kontra
Usai dirangkum dari berbagai komentar masyarakat di media sosial, rata-rata masyarakat justru tidak semuanya mendukung demi subsidi yang merata. Namun cenderung khawatir pada kemacetan Jakarta yang akan semakin meningkat.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan bermotor di Jakarta konsisten bertambah tiap tahun selama periode 2017-2021. Pada 2021 jumlah kendaraan di Jakarta sudah mencapai sekitar 21,75 juta unit, tumbuh 7,6% (year-on-year/yoy) dari tahun sebelumnya.
Proporsi sepeda motor mencapai 75,92% dari total jumlah kendaraan di Jakarta tahun 2021. Sementara itu, proporsi mobil mencapai 18,89%. Kemudian proporsi kendaraan jenis truk mencapai 3,61%. Sedangkan bus paling sedikit, yakni sekitar 1,57% dari total jumlah kendaraan di DKI Jakarta pada 2021.
Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi, Deddy Herlambang, mengatakan apa yang disampaikan Menhub Budi Karya itu menunjukkan dia tidak memahami dan tak berpihak pada transportasi umum. Padahal idealnya untuk disebut sebagai “jalan yang sehat” adalah 50% berisi kendaraan pribadi dan 50% transportasi publik.
Tujuannya, kata dia, agar orang-orang yang mengendarai mobil pribadi mau beralih sehingga mengurangi kemacetan. Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi, Deddy Herlambang, mengatakan apa yang disampaikan Menhub Budi Karya itu menunjukkan dia tidak memahami dan tak berpihak pada transportasi umum.
KRL seharusnya sebagai transportasi publik diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk mendukung peralihan lifestyle masyarakat saat ini yang tadinya memakai transportasi pribadi menjadi publik agar mengurangi kemacetan. Jika dibandingkan dengan negara-negara yang menghadirkan transportasi massal seperti Hong Kong, Jepang, bahkan Eropa, kabarnya mereka menerapkan tarif yang sama ke semua penumpang dan biayanya murah.
Kabar Kebijakan Subsidi Mobil Listrik yang Dinilai Jadi Serangan Macet Baru
Pemerintah sebelumnya memang dikabarkan tengah menyiapkan Rp5 triliun untuk mensubsidi pembelian mobil listrik, mobil listrik hybrid, motor listrik serta konversi motor konvensional menjadi motor listrik. Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) pun menilai pemberian subsidi kendaraan listrik bisa menambah masalah baru seperti macet, polusi dan kecelakaan lalu lintas. Bantuan yang diberikan justru mendorong kenaikan jumlah kendaraan. Menurutnya, kebijakan subsidi ini tidak tepat sasaran. Djoko meminta rencana tersebut ditinjau ulang, disesuaikan dengan kebutuhan dan visi ke depan transportasi Indonesia.
“Justru insentif hanya menambah jumlah kendaraan di jalan dengan kendaraan listrik. Kemacetan diperkirakan semakin parah,” kata Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Djoko Setijowarno, Selasa (27/12).
Djoko menambahkan bahwa bantuan sebaiknya diberikan ke angkutan umum perkotaan berbasis bus atau rel. Hal ini akan mendorong penggunaan angkutan umum yang nyaman dan ramah lingkungan, serta dominasi kendaraan pribadi sekaligus dikurangi.
Terlepas dari pro kontra kenaikan tarif KRL bagi orang kaya, mari kita ingat sejenak bahwa sejak tahun 2016 sampai sekarang, tarif kereta listrik memang belum berubah meski inflasi terus naik. Infrastruktur seperti stasiun semakin baik dan nyaman, namun di sisi lain, biaya operasional KRL tetap sama biarpun jumlah penumpang banyak atau tidak. Hal ini dinilai akhirnya tentu perlu dilakukan kajian mendalam tentang kebutuhan penyedia layanan saat ini dengan kemampuan masyarakat, sehingga kebijakan tepat sasaran dengan alasan yang lebih pasti tidak menimbulkan pro kontra berkepanjangan.
Penulis: Fiezu Himmah
Sumber: cnnindonesia, databoks, bbc
Source cover: digitaloceanspaces.
