Jakarta – Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap, perusahaan pelat merah akan berperan dalam divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk. Dia mengatakan, hal itu sebagaimana terjadi pada PT Freeport Indonesia (PTFI).
Menurut Erick, hal itu sudah dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Jadi sudah ada ratas bersama Bapak Presiden dipimpin langsung, ada Menteri ESDM, ada saya ada Menko Marinvest, ada Menkeu, ada Menko Ekonomi, ada Menteri Investasi bahwa divestasi Vale, BUMN akan berperan seperti dulu Freeport,” katanya di Kementerian BUMN Jakarta, Senin (2/1/2023).
Vale sendiri wajib mendivestasikan sahamnya sebesar 51% sebagai syarat untuk memperpanjang kontraknya di Indonesia, dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Vale sudah mendivestasikan sahamnya sebesar 20% kepada Holding BUMN Pertambangan MIND ID.
Menurut Erick, Vale merupakan bagian penting karena merupakan produsen nikel.
“Penting buat kita, karena kenapa, Indonesia salah satu negara yang memproduksi nikel,” katanya.
Dikutip dari Bursa Efek Indonesia (BEI), adapun porsi kepemilikan saham Vale Indonesia yakni 20% PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), 43,79% Vale Canada Limited, 15,03% Sumitomo Metal Mining Co Ltd, dan 21,18% publik.
Sementara itu, divestasi Freeport hingga mayoritas sahamnya dikuasai Indonesia melalui Inalum (kini holding tambang) melewati jalan yang panjang. Seperti dirangkum detikcom, hal ditandai dengan arahan Presiden Jokowi pada 10 Januari 2017 untuk meningkatkan kepemilikan negara di Freeport menjadi 51% dari sebesar 9,36%.
Setelah itu, proses untuk menguasai saham Freeport itu pun berjalan. Pada 11 Januari 2017, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 yakni perubahan keempat PP Nomor 23/2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang memuat beberapa poin penting. Pertama, perubahan ketentuan divestasi saham sampai dengan 51% secara bertahap. Kedua, kewajiban pemegang KK untuk mengubah izinnya menjadi rezim izin usaha pertambangan khusus (IUPK).
Pada Januari hingga Agustus 2017, renegosiasi dilakukan dengan Freeport McMoRan (FCX) pemilik 90,64%. Renegosiasi mencakup empat hal yakni divestasi 51%, kelanjutan operasi PTFI hingga 2041 melalui perubahan KK menjadi IUPK, jaminan investasi jangka panjang terkait dengan perpajakan, PNBP, dan jaminan regulasi, dan terakhir pembangunan smelter yang bisa beroperasi 12 Januari 2022.
Selanjutnya, pada 27 Agustus 2017, pemerintah mencapai kesepakatan terkait empat poin renegosiasi. Setelah empat poin disepakati, PTFI mendapat perpanjangan masa operasi 2×10 tahun hingga 2041.
Berikutnya, periode September hingga November 2017 berlangsung perundingan antara pemerintah, Inalum, FCX dan Rio Tinto terkait struktur divestasi.
Kementerian BUMN kemudian secara resmi menugaskan Inalum untuk membeli saham divestasi PTFI sehingga saham yang dimiliki Indonesia 51% pada 18 Desember 2017.
Perundingan terkait harga dan struktur transaksi antara Inalum, FCX dan Rio Tinto berlangsung pada 28 Februari-11 Juli 2018. Kemudian, ditindaklanjuti dengan penandatanganan Head of Agreement (HoA) antara Inalum, FCX, dan Rio Tinto terkait dengan harga dan struktur transaksi di 12 Juli 2018.
Penyelesaian proses divestasi saham, pemberian jaminan fiskal dan regulasi, detail terkait pembangunan smelter, dan tindak lanjut dari HoA berlangsung dari 13 Juli hingga 25 September 2018. Kemudian, penandatanganan perjanjian divestasi saham yang mencakup, perjanjian divestasi PTFI, perjanjian jual beli saham PTRTI, perjanjian pemegang saham PTFI dilakukan pada 27 September 2018.
Di 15 November 2018, Inalum secara resmi mengantongi dana senilai US$ 4 miliar dari penerbitan obligasi. Sejarah baru terukir pada 21 Desember 2018 di mana mayoritas saham Freeport dikuasai Indonesia. Pembelian saham Freeport dilaporkan ke Presiden Jokowi di Istana Negara.
Source : Detik
Dokumentasi : Bisnis.com