Kamis, 23 Mei 2024

Kementerian BUMN Dorong UMKM Melesat dan Go Global

ads-custom-5

Di Hari Nasional Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada 12 Agustus lalu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan dukungan penuhnya untuk kesejahteraan para pelaku bisnis UMKM. Terlebih pada tahun ini, dunia bisnis termasuk UMKM terpukul berat akibat pandemi Covid-19 sejak Maret lalu hingga kini.

 

Kementerian menilai UMKM harus maju dan berkembang semaksimal mungkin, mengingat peran UMKM terhadap kontribusi ekonomi cukup besar yaitu penyumbang 61% Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja. Oleh karenanya Pemerintah memberi atensi lebih kepada UMKM melalui berbagai paket kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), di antaranya stimulus pajak, restrukturisasi kredit, subsidi bunga, pemberian modal kerja, dan subsidi iuran penjaminan kredit.

 

Bentuk dukungan yang terwujud dari Kementerian adalah dengan dilaksanakannya agenda Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kementerian BUMN dengan Kementerian Koperasi dan UKM tentang pengembangan dan pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM). Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Teten Masduki selaku Menteri Koperasi dan UKM dan Erick Thohir yang merupakan Menteri BUMN. Perjanjian ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi dalam upaya membantu pemulihan dan mengembangkan UMKM.

 

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama kali ini antara lain meliputi pendampingan dan pengembangan SDM, penyediaan bahan baku, logistik, dan pemasaran termasuk namun tidak terbatas melalui digital platform, dalam hal pengembangan dan pembinaan KUMKM. Sumber daya yang dimiliki BUMN yang tersebar pada berbagai wilayah di Indonesia dapat dioptimalkan dalam upaya pengembangan UMKM termasuk Koperasi.

 

“Silakan optimalkan kanal-kanal BUMN, asalkan untuk pengembangan UMKM, saya sangat mendukung. Karena memang BUMN Untuk Indonesia” ungkap Erick Thohir dalam keterangan tertulis resmi Kementerian BUMN, Jumat (14/8/2020).

 

Erick menegaskan setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama ini harus ada tindak lanjut konkritnya. Ia tidak menerima jika hal ini hanya berhenti pada seremonial penandatanganan Kesepakatan Bersama saja, harus ada wujud konkrit kerjasamanya. Namun tetap harus dilakukan dengan analisis dan pertimbangan yang matang.

 

Ia beserta Kementerian sangat mengharapkan bahwa Kesepakatan Bersama ini akan melahirkan berbagai kerja sama sehingga membentuk suatu ekosistem dalam negeri melalui kolaborasi antar instansi.

 

“Pembangunan ekosistem dalam negeri melalui kolaborasi antar Kementerian, Lembaga, BUMN, BUMD, BUMDes, swasta dan mitra strategis akan menguatkan kemandirian, ditambah dengan rasa bangga atas kemampuan sendiri merupakan modal besar dalam meningkatkan nilai ekonomi menuju Indonesia maju” tutup Erick Thohir.

 

UMKM Jadi Vendor BUMN

Foto: dok. BRI
Foto: dok. BRI

Pengembangan UMKM oleh Kementerian BUMN telah diwujudkan dengan membuka ruang kepada para pelaku UMKM untuk menjadi vendor atau supplier proyek-proyek BUMN. Melalui program Pasar Digital UMKM (PaDi UMKM), pengadaan BUMN sebesar Rp18,5 triliun atau proyek di bawah Rp14 miliar akan diserahkan ke UMKM. Program tersebut diperkenalkan ke publik pada akhir Juli lalu dan akan dimulai pada 17 Agustus 2020, bertepatan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75.

 

Dilansir dari web resminya, PaDi UMKM merupakan platform yang berperan sebagai pengelola informasi terpusat dan layanan pemasaran business-to-business (B2B) antara UMKM dengan stakeholder lain seperti BUMN, kementerian, perbankan, dan perusahaan logistik. Fasilitas tersebut adalah karya anak bangsa yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN, yang ikut dikembangkan oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom. Dalam platform ini, para UMKM yang telah tersertifikasi dan masuk dalam katalog Kementerian Koperasi dan UKM bisa menjadi supplier berbagai proyek BUMN. Misalnya, proyek untuk penyediaan produk-produk seperti katering, seragam, hingga berbagai produk-produk pendukung manufaktur.

 

“Kita mempunyai program PaDi UMKM, sekitar Rp18,5 triliun baik capex (capital expenditure) maupun opex (operating expenditure) sebesar Rp14 miliar, ini akan diberikan kepada para pelaku usaha sektor UMKM. Diharapkan ini bisa menjadi katalis demand baru,” kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

 

Secara garis besar, PaDi UMKM merupakan platform digital yang mempertemukan BUMN dengan UMKM. Meliputi gathering info penjual (seller) UMKM dan penyedia (enabler) e-commerce dengan mengintegrasikan marketplace dan kios B2B. Dalam web tersebut juga UMKM dapat menerima data hasil e-procurement BUMN. Hal ini mampu memudahkan kedua pihak melakukan monitoring kontribusi BUMN belanja ke UMKM, dan monitoring penyaluran fasilitas pembiayaan atau permodalan kepada UMKM.

 

Tiko, panggilan akrab Kartika mengakui, perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan nantinya juga turut serta dalam menyokong pembinaan danpengembangan UMKM melalui platform PaDi UMKM ini.

 

“Karena kita mempunyai perusahaan-perusahaan pembiayaan, kita juga menyediakan pembiayaan UMKM-nya melalui platform digital PaDi ini,” tutup Tiko.

 

Siap Melenggang Secara Global

dok. AP I
dok. AP I

Tak hanya menyediakan kesempatan kerja sama, Kementerian BUMN juga mendorong sejumlah perusahaan BUMN untuk melakukan pembinaan pada UMKM dengan tujuang agar bisnis bisa diekspansikan hingga ke luar negeri. Hal ini dilakukan atas urgensi pemerintah bahwa UMKM Indonesia perlu dipersiapkan sebelum dibawa ke pasar global.

 

Menteri UMKM dan Koperasi RI Teten Masduki juga menyebut, perlunya UMKM menyasar pasar internasional untuk menyokong perekonomian nasional.

 

“Ekspor UMKM RI baru 14%, dibandingkan negara-negara tetangga di ASEAN sudah 35%. Kita masih jauh dari Malaysia, Thailand, maupun China, sehingga Presiden RI meminta ekspor UMKM RI bisa naik dua kali lipat pada 2024,” terang Teten dikutip dari Merdeka.com.

 

Ia bilang, bahan baku Indonesia begitu kaya seperti serat bambu yang cukup potensial diolah menjadi produk kriya dan fashion. Serat rayon viskosa yang diproduksi dari dalam negeri, mampu mengganti kapas sebagai bahan baku untuk pembuatan pakaian, termasuk industri busana muslim yang tengah naik daun.

 

Selain fashion, Teten menambahkan jika produk kriya dan kuliner UMKM Indonesia juga sangat potensial untuk go international.

 

“Kedua berkaitan dengan kriya. ketiga berkaitan dengan kuliner yang kaya dari Aceh sampai Papua. kopi pun kita punya produk beragam, yg tak dimiliki negara lain, sehingga perlu meningkatkan standarnya sesuai market Eropa dan lain sebagainya. Tentunya perlu bekerjasama dengan para importir, agar tahu selera pasar,” ungkap Teten.

 

Tiko melanjutkan, pembinaan UMKM yang dijalani nanti dimaksud untuk menentukan kesesuaian produk yang akan dipasarkan dengan selera pasar internasional. Maka dari itu, Kementerian akan membuat klaster UMKM sesuai dengan lini bisnisnya, seperti fashion, jewellery, furnitur, dan lain-lain. Kemudian, perusahaan BUMN membantu dalam riset pasar luar negeri. Apa yang sedang tren, ke mana saja pasar potensial per klaster, dan membuka ceruk-ceruk pasar baru di luar negeri sesuai klasternya.

 

Tiko menilai, BUMN perlu dikerahkan dalam riset karena pelaku UMKM acap kali tak punya kemampuan meriset pasar global sehingga barang yang dipasarkan tidak diminati. Namun jika diakomodasi riset pasar oleh BUMN, UMKM bisa menyesuaikan produksinya.

 

“Setelah itu dilatih juga kompetensi untuk temu bisnis, bussiness matching bisa dilakukan di akhir tahun, bawa pembeli global,” tuturnya.

 

Sehingga hasil riset dan produksi sesuai tren dalam satu tahun bisa disajikan di akhir tahun. Ia optimistis contoh strategi ini bisa membawa pada peningkatan ekspor dari sektor UMKM.

 

Menteri BUMN Erick Thohir juga sepakat dengan Tiko. Ia memiliki ekspektasi agar makin banyak produk-produk UMKM Indonesia yang bisa menembus pangsa pasar internasional. Menurutnya saat ini salah satu produk yang sukses dipasarkan dan dikenal oleh dunia yakni batik yang menjadi budaya dan identitas bagi Indonesia. Dengan begitu ia berharap akan ada banyak produk lainnya yang bisa dikembangkan dan dikenalkan kepada dunia sebagai identitas Indonesia.

 

Ia menilai bahwa pasar di dalam negeri sebenarnya sudah cukup kuat, terlihat dari data di sektor pariwisata yang menunjukkan transaksi pada hotel, pesawat terbang dan lain sebagainya 90% datang dari pasar dalam negeri. Sementara porsi serapan dari asing hanya 10%. Belum lagi jika melihat produk impor yang melimpah ruah di dalam negeri. Makanya, dibutuhkan keseimbangan untuk mengembangkan pasar luar negeri dan tak ingin Indonesia hanya menjadi pasar bagi masuknya produk asing, dengan melakukan ekspansi produk bisnisnya ke luar negeri.

 

“Kalau market lokalnya kuat, market luar negerinya kita gerogotin juga. Jangan market kitanya saja yang digerogotin dan menjadi selalu kebarat-baratan. Selama ini kita dilema yang akhirnya impor terus. Kita balik, ini yang kita harapkan dari industri kreatif di Indonesia, kita jadikan keberpihakan untuk produk lokal baru go global,” jelas Erick.

 

Perseroan Ikut Lesatkan UMKM

dok. BNI
dok. BNI

Seperti yang disebutkan di awal, PT Telkom Indonesia bekerja sama dengan Kementerian BUMN meluncurkan PaDi UMKM. Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah menyatakan, salah satu target program ini adalah keberlangsungan dan peningkatan penyerapan produk UMKM oleh BUMN. Sejauh ini Telkom telah memiliki pengalaman yang cukup lama dalam pemberdayaan UMKM melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), serta berperan aktif sebagai salah satu pelopor penting pembinaan UMKM di Rumah BUMN.

 

“Sejalan dengan fokus pemerintah untuk terus memastikan UMKM tetap tumbuh dan produktif, Telkom melalui infrastruktur dan layanan ICT yang dimiliki siap memastikan kesukseskan PaDi UMKM. Telkom berkomitmen penuh menyukseskan program pemerintah khususnya Kementerian BUMN dalam mendigitalkan UMKM ini,” tegas Ririek.

 

Bukan Telkom saja yang membantu pemerintah dalam mengembangkan PaDi UMKM dari sisi teknologi, sejumlah BUMN lain juga gotong royong menyokong program UMKM ini. Perusahaan itu adalah PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau PTPP, PT Waskita Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) atau WIKA, PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau BRI, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.

 

Nama-nama perusahaan pelat merah yang disebutkan di atas akan bertindak sebagai pilot pada delapan kelompok kegiatan UMKM, termasuk UMKM yang diasuh dalam program pembinaan Rumah BUMN dan Community Development Center (CDC) tiap-tiap BUMN. Sedangkan, program penyediaan pendanaan UMKM di fase awal ini disiapkan oleh BRI, Pegadaian, dan PNM, yang kemudian akan dikembangkan oleh BUMN perbankan dan keuangan lain dalam fase berikutnya.

 

Selain menjadi partisipan dalam pengembangan PaDi UMKM, BRI telah menyalurkan KUR kepada para pelaku UMKM sebesar lebih dari Rp 66,7 triliun kepada lebih dari 2 juta debitur di seluruh Indonesia hingga Juli 2020. BRI juga melakukan restrukturisasi kredit sebesar Rp 183,7 triliun kepada 2,9 juta debitur secara nasional.

 

Untuk meningkatkan bisnis para pelaku UMKM, BRI akan menggelar BRILIANPRENEUR UMKM Export 2020, yakni sebuah pameran industri kreatif bagi pelaku UMKM yang telah siap untuk pasar internasional. Dalam kegiatan tersebut rencananya BRI akan menggelar rangkaian program yang menarik dan bermanfaat bagi pengembangan bisnis UMKM.

 

“Pada gelaran ini, BRI akan memberikan beberapa program menarik, seperti coaching clinic UMKM, Workshop, barista and cooking competition, business matching, arts performance, talk show, dan UMKM Awards 2020,” pungkas Corporate Secretary Bank BRI Amam Sukriyanto.

 

Masih banyak perusahaan milik negara yang memiliki program tersendiri bagi pembinaan dan pengembangan UMKM. Semuanya bergerak untuk mendorong para pengusaha nasional agar bersaing di pasar global. Selain meraih keuntungan ekonomi, nantinya UMKM yang go global juga akan memperkenalkan budaya Indonesia di mata dunia.

 

BERITA TERKAIT

ads-sidebar
ads-custom-4

BACA JUGA

BERITA PILIHAN

BERITA TERBARU