Rabu, 17 April 2024

Bagi-bagi Kursi Komisaris BUMN ke Pendukung Prabowo Gibran, Pakar : Politik Balad Budi

ads-custom-5

Jakarta, BUMN Info – Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai bagi-bagi jabatan komisaris BUMN kepada para pendukung Prabowo-Gibran merupakan bentuk balas budi politik. Menurut dia, hal itu alamiah dalam politik mutakhir.

Melansir dari Tempo.co, baru-baru ini tim sukses Prabowo-Gibran, Prabu Revolusi, didapuk menjadi Komisaris Independen PT Kilang Pertamina Internasional. Eks jurnalis dan Politikus Partai Perindo itu sempat berada di barisan Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud sebelum loncat pagar

Sebelum mengangkat Prabu jadi komisaris, Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat istri Komandan TKN Fanta Muhammad Arief Rosyid Hasan, Siti Zahra Aghnia, sebagai Komisaris Independen PT Pertamina Patra Niaga.

“Sepertinya itu bagian dari balas budi politik. Hal alamiah dalam politik kita mutakhir,” ujar Adi saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Senin, 26 Februari 2024.

Secara prinsip, Adi mengatakan dukung mendukung dalam politik akan berujung pada pembagian kekuasaan atau sharing of power di semua tingkatan. Justru aneh bila seseorang mendukung calon tertentu tak berharap apa pun di kekuasaan. “Ya inilah realitas politik kita, mazhabnya untung dan rugi,” kata Adi.

Adapun Ekonom senior The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didin S Damanhuri menilai Menteri BUMN Erick Thohir mengembalikan BUMN sebagai sapi perah politik dengan menunjuk dua pendukung Prabowo-Gibran sebagai komisaris BUMN. ‘Seperti tahun 60-an. Terjadi lagi,” katanya ketika dihubungi Tempo pada Ahad, 25 Februari 2024.

Selain itu, dia juga menyinggung adanya alokasi Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikumpulkan untuk pendanaan politik. “Untuk membiayai lembaga-lembaga survei, maka harusnya para komisaris dapat mencegahnya. Tapi, akhirnya jadi bobol,” tuturnya.

Penunjukan komisaris secara tidak objektif ini, kata Didin mesti dihentikan karena merugikan negara. “Ini harus dihentikan, karena yang rugi (adalah) rakyat yang membutuhkan pelayanan BUMN yang profesional, berintegritas dan berakhlak. Padahal, tagline BUMN masa Erick Tohir kan BUMN Berakhlak. Jadi kontradiktif,” ujar Didin.

Dia mengaku heran dengan sikap yang diambil tim pasangan calon nomor urut dua tersebut. Mereka sudah berpesta deklarasi kemenangan. “Dan lebih jauh, malah sudah bagi-bagi jatah Komisaris BUMN,” katanya.

Source : Tempo.co

BERITA TERKAIT

ads-sidebar
ads-custom-4

BACA JUGA

BERITA PILIHAN

BERITA TERBARU