Dalam rangka pembiayaan investasi, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 82,05 triliun hingga 14 Desember 2022.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dana ini banyak diberikan untuk menyuntik modal ke berbagai entitas terutama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk penyertaan modal negara (PMN).
“Untuk pembiayaan investasi di APBN kita sebesar Rp 82,05 triliun. Ini BUMN yang menikmati PMN atau bantuan APBN langsung. BUMN-BUMN karya yang jadi ujung tombak dalam membangun infrastruktur, ada Adhi Karya, Waskita Karya, Hutama Karya, yang semua telah terealisasi kita gunakan,” paparnya dalam Konferensi APBN Kita, Selasa (20/12/2022).
“Untuk PLN elektrifikasi, sumber daya manusia lewat LPDP, LMAN mendukung pembelian infrastruktur proyek strategis nasional, untuk perumahan rakyat APBN mengeluarkan Rp 19,1 triliun untuk fasilitas pembiayaan perumahan,” lanjutnya.
Adapun rincian pencairan dana pembiayaan investasi yakni untuk PT Adhi Karya sebesar Rp 1,98 triliun, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp 5 triliun, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp 2 triliun, Pooling Fund Bencana (PFB) sebesar Rp 3 triliun, DPPN di bidang pendidikan sebesar Rp 20 triliun, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp 28,84 triliun, Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp 19,1 triliun, Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) sebesar Rp 1 triliun, dan Kewajiban Penjaminan sebesar Rp 1,13 triliun.
Lebih lanjut, Sri Mulyani melaporkan untuk tahun 2022, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan mencairkan dana sebesar Rp 20 triliun untuk membiayai pendidikan bagi 40.004 penerima beasiswa dan proyek riset sebanyak 204 proyek dengan nilai Rp 222 miliar.
Untuk pembiayaan perumahan rakyat, hingga 14 desember 2022 FLPP telah membiayai penyediaan 214.166 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) senilai Rp 23,8 triliun. Penyediaan ini juga didukung oleh SMF sebanyak 144.211 unit rumah bagi MBR pada porsi 25% senilai Rp 5,34 triliun.
“SMF sebesar Rp 2 triliun untuk mendukung pembiayaan perumahan, untuk FLPP mencapai 214 ribu unit rumah bagi pendapatan rendah, sedangkan Rp 2 triliun membiayai 144 ribu rumah,” terangnya.
Selain itu, untuk menyelamatkan Garuda, pemerintah menginjeksikan dana sebesar Rp 7,5 triliun dengan harapan dapat kembali menyehatkan maskapai penerbangan Indonesia tersebut.
“Kita juga menginjeksikan PT Garuda Indonesia, dukungan pemerintah untuk airline sebesar Rp 7,5 triliun. Kita berharap Garuda bisa jadi airline yang sehat dengan langkah-langkah restrukturing dan penyehatan karena memang salah satu yang mendukung mobilitas masyarakat,” pungkasnya.
Source : CNBC Indonesia