Jumat, 24 Mei 2024

Bebas Bea Masuk Amerika Bisa Jadi Momentum BUMN Dampingi UMKM Go Global

ads-custom-5

Jakarta, BUMNInfo | Indonesia masih masuk dalam negara yang memperoleh stimulus perdagangan dalam bentuk fasilitas bebas bea masuk melalui Generalized System of Preferences (GSP) dari Amerika Serikat (AS). Perpanjangan status fasilitas GSP untuk Indonesia pada 1 November 2020 lalu menjadi angin segar setelah Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Michael Richard ‘Mike’ Pompeo berkunjung ke Tanah Air dan bertemu Menlu Retno Marsudi pada Kamis (29/10/2020) lalu.

 

GSP sendiri merupakan stimulus perdagangan yang diberikan AS dalam bentuk fasilitas bebas bea masuk bagi negara-negara kurang berkembang (LDCs) dan negara berkembang. Dengan GSP, maka ekspor beberapa produk dari Indonesia ke AS tak dikenakan tarif bea masuk. Setiap akhir tahun, AS melakukan evaluasi dari jumlah volume dan nilai ekspor produk-produk yang mendapatkan fasilitas GSP. AS akan mencatat apakah perdagangan dengan Indonesia mengalami defisit atau tidak. Sehingga, akan ada produk-produk yang tidak bisa lagi mendapatkan GSP jika sudah memiliki daya saing tanpa dihapuskan bea masuknya. Misalnya produk asam stearat yang dinilai sudah sangat berdaya saing dan memiliki pangsa pasar yang sangat baik di AS sehingga tidak perlu lagi mendapatkan perlakuan khusus.

 

Pemerintah segera memanfaatkan peluang emas ini mengingat Indonesia berada di urutan ke 50 sebagai mitra dagang AS. Melalui perpanjangan kerjasama ekonomi ini, setidaknya Indonesia bisa masuk 10 besar negara mitra dagang AS dengan posisi ekonomi di urutan ke 16 dunia. Hal ini dinilai bermanfaat bagi perdagangan nasional bila pemerintah segera melakukan diplomasi dagang dalam skala besar. Menurut sejumlah pengamat, Indonesia punya banyak peluang untuk melanjutkan GSP ini dengan pendekatan yang lebih holistik agar bisa naik kelas. Salah satu sektor yang bisa jadi kunci adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

 

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta merinci, dari lima produk ekspor utama Indonesia ke Amerika, tercatat ada produk karet, minyak sawit, ban, maupun perhiasan emas yang memiliki bahan baku yg menyebar di seluruh nusantara. Bahan baku itu dihasilkan oleh para petani sawit, petani karet Indonesia, atau perusahaan pertambangan yg sebagian sahamnya dimiliki oleh negara. Momentum ini perlu terus dioptimalkan manfaatnya untuk membangun ekosistem usaha yg melibatkan pelaku-pelaku UMKM Indonesia yang jumlahnya mencapai 99% dari seluruh unit usaha di tanah air.

 

“UMKM bisa bekerjasama, secara kooperatif dan mutual benefit, dengan pelaku-pelaku usaha besar,” tutur Arif.

 

Tentunya hal ini juga akan menjadi sentimen positif bagi para Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki komitmen untuk menaikkan kelas UMKM ke taraf global. Terutama Kementerian BUMN menetapkan prioritas pada tahun 2020-2024 salah satunya meningkatkan nilai ekonomi dan dampak sosial untuk Indonesia. Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Muhammad Ikhsan Ingratubun mengatakan, selama ini hanya sedikit pelaku UMKM yang berminat dan mencoba memasarkan produknya ke pasar ekspor. Hal ini terjadi karena kurangnya pendampingan dari pemerintah dan lembaga lain kepada UMKM.

 

Ikhsan mengungkapkan, pendampingan menjadi hal penting, sebab pengusaha mikro dan kecil selama ini tidak kesulitan mencari pemesanan barang dari luar negeri, tetapi terkendala saat hendak mengeksekusi ekspor.

 

“Masalahnya adalah eksekusinya. Setelah kami dapat pesanan, kemudian bagaimana bikin perjanjian, lalu produksi dan perlindungan hukumnya, belum urusan kepabeanan, pajak, dan lain-lain yang membuat pengusaha ogah ekspor. Pendampingan ekspor itu penting dari pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah di lapangan. Soalnya banyak pengusaha yang sudah dapat order, tapi tidak bisa eksekusi karena masalah itu,” ujar Ikhsan.

 

Ikhsan bercerita, selama ini pendampingan bagi UMKM yang berorientasi ekspor kurang memadai. Padahal banyak Kementerian/Lembaga yang memiliki program pendampingan atau pembinaan UMKM. Dia berharap pemerintah segera memperbaiki sinergitas dengan berbagai pihak agar bisa memberi pendampingan yang efektif bagi UMKM.

 

Untuk itu sejumlah BUMN tahun ini mulai menambahkan program pendampingan khusus untuk menyiapkan UMKM memperluas pasarnya melalui ekspor. Misalnya PT Pertamina (Persero) lewat program Rumah BUMN (RB). Vice President (VP) Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, program ini didesain untuk menghasilkan UMKM yang bertransformasi dari UMKM modern menjadi UMKM global selama periode tiga tahun program. Mereka diproyeksikan untuk mampu masuk ke pasar global.

 

Selain Pertamina, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI juga mengadakan program BRIncubator Go Global yang berkolaborasi bersama Kementerian Riset dan Teknologi dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Program ini dimaksud untuk memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM binaan BRI untuk siap menghadapi transformasi bisnis di era industri digital 4.0  melalui coaching digital dengan melibatkan ribuan pelaku UMKM dari seluruh Indonesia.

 

“Dengan komunikasi ini, para coach dapat memberi masukan sehingga dapat mendorong usaha UMKM tersebut lebih unggul dan berkembang, dan tentunya dapat mencapai target Go Global dalam tiga tahun ke depan,” harap Fajriyah.

 

Duta Besar RI untuk AS Muhammad Lutfi juga mengungkapkan Pemerintah tengah membentuk program pendampingan UMKM untuk menyambut perpanjangan kebijakan yang membuka peluang produk-produk UMKM masuk ke AS ini. Terlebih, produk UMKM yang cukup diminati warga AS di antaranya kerajinan, pintu kayu, serta perhiasan perak.

 

“Kami akan mempunyai program yang bernama SAPA. Ini adalah kerja sama menggandeng para eksportir Indonesia, importir di AS, Kadin, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Dirjen Pengembangan Ekspor di Kanada dan sisanya perwakilan yang akan kita kerahkan dari New York, LA, San Francisco, Houston sampai Chicago untuk memastikan UKM-UKM terutama yang bergerak di bidang hand bag, pintu kayu, perhiasan perak, untuk bisa turut aktif menikmati fasilitas GSP ini,” ujar Lutfi.

 

Perpanjangan fasilitas pembebasan tarif bea masuk ini juga dinilai sarat akan benefit dan menjadi momentum untuk menjaga serta menambah penciptaan lapangan kerja secara berkesinambungan dan peningkatan kinerja ekspor industri nasional.

GSP

 

Sumber: Detik.comMedia Indonesia 

Infografis: BUMNINFO/Naufal Anjani

BERITA TERKAIT

ads-sidebar
ads-custom-4

BACA JUGA

BERITA PILIHAN

BERITA TERBARU