Pandemi COVID-19 yang menerpa sejak 2019 tak menghalangi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mencatatkan kinerja luar biasa pada paruh pertama 2023 ini. Bahkan, sederet BUMN akan membagikan dividen dengan akumulasi Rp 80,2 triliun.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, jumlah tersebut merupakan yang terbesar dalam sejarah RI. Adapun keputusan untuk membagikan dividen tersebut telah dirapatkan bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani..
Sumber dividen ini berasal dari kinerja BUMN tahun 2022. Sebagai perbandingan, pada tahun 2022 lalu dividen BUMN yang disetor ke negara mencapai Rp 39,7 triliun, atau setengah dari dividen tahun ini. Dividen bisa menambah pendapatan negara, sehingga negara tidak hanya mengandalkan pajak sebagai pemasukan. Selain itu, dividen juga bisa dipergunakan untuk program kerakyatan, termasuk salah satunya bansos.
Di sisi lain, ia juga menegaskan komitmennya untuk menyehatkan BUMN. Menurutnya, laba BUMN kini terus mengalami peningkatan. Hal ini juga terwujud karena beberapa langkah efisiensi operasional yang telah dilakukan beberapa perusahaan. Faktanya bisa dilihat, dulu bekerja awal tahun itu profit (BUMN) Rp 14 triliun. 2 tahun lalu Rp 124 triliun. Tahun kemarin Rp 303 triliun dikurangi Garuda yang non cash Rp 60 triliun, tapi itu pun (laba) masih Rp 240 triliun,” bebernya.
Salah satunya ialah efisiensi operasional yang dilakukan PLN. Pada Januari 2023 kemarin, Erick sempat bercerita, PLN bisa mendorong capex atau belanja modalnya hingga 30% demi percepatan pembayaran utangnya.
Tidak hanya PLN, Erick juga menyebut, Pertamina berhasil lakukan efisiensi hingga US$ 1,9 miliar dalam 2 tahun terakhir. Sementara, khusus di 2022, efisiensinya mencapai US$ 600 juta. Efisiensi operasional yang dilakukan Pertamina diharapkan juga bisa memberikan keringanan di saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM non subsidi apabila harga minyak dunia naik. Selain itu, upaya penyehatan ini juga tidak terlepas dari rencana besarnya untuk memangkas jumlah BUMN yang semula ada 142 BUMn menjadi hanya 41 di tahun ini.
Ketika masih ada 142 BUMN, Erick bilang butuh bantuan hingga tiga wakil menteri. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan Erick punya lima pendamping. Namun karena jumlah BUMN berkurang pesat, kini dua wakil menteri pun cukup untuk membantu Erick mengurus perusahaan pelat merah. Adapun salah satu rencana efisiensi jumlah BUMN yang paling banyak dibahas ialah merger BUMN Karya. Pada bulan Mei lalu, Erick sempat memberikan bocoran terkait dengan rencana penggabungan ini. Pertama, penggabungan akan dilakukan di bawah naungan PT Danareksa. Diketahui beberapa BUMN Karya dengan kapasitas kecil sudah berada di bawah naungan Danareksa.
Sementara, untuk BUMN karya besar akan disinergikan. Sebutnya, PT Hutama Karya akan disinergikan dengan PT Waskita Karya. Lalu, PT PP akan disinergikan dengan PT Wijaya Karya. Kabar terakhir, Waskita yang saat ini kesulitan keuangan dan terlilit utang akan direstrukturisasi kemudian dijadikan anak usaha PT Hutama Karya. Opsi tersebut pertama kali diungkapkan oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau yang akrab disapa Tiko.
Source: Detik Finance