Minggu, 21 April 2024

SWF Bisa Bantu Pembiayaan BUMN Infrastruktur & Energi

ads-custom-5

Jakarta, BUMNInfo | Pemerintah Indonesia akan membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) yang digadang-gadang bernama Nusantara Investment Authority (NIA). Pembentukannya dituju untuk menghadirkan alternatif pembiayaan pembangunan di Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, peluncuran SWF akan dilakukan di awal 2021. Diharapkan kehadiran lembaga ini dapat menopang perekonomian perusahaan BUMN yang bergerak di sektor infrastruktur dan energi.

 

“Awal 2021 kita akan luncurkan SWF yang merupakan sumber pembiayaan pembangunan yang baru, tidak berbasis pinjaman tetapi bentuk penyertaan modal atau ekuitas untuk sehatkan ekonomi kita, sehatkan BUMN kita di sektor infrastruktur dan energi,” ungkap Jokowi dalam sambutannya di agenda Outlook Perekonomian Indonesia, Selasa (22/12/2020).

 

Jokowi menerangkan bahwa ada lima negara telah menyampaikan ketertarikan untuk menyuntikkan modal pada SWF Indonesia. Ia mengurai, minat itu berasal dari Amerika Serikat, Jepang, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, dan Kanada. Karenanya, Jokowi mengimbau seluruh pihak untuk taktis menyiapkan SWF demi memperkuat kerjasama dan sinergi dalam situasi sulit akibat pandemi Covid-19.

 

“Saya optimis kita akan bangkit. Ekonomi akan pulih dan kembali normal,” ujar Jokowi.

 

Wakil Menteri BUMN yang kini diangkat menjadi Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, memberikan penjelasan perihal keputusan pemerintah memasukkan anggaran untuk NIA ke dalam anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menurutnya, hal itu sejalan dengan arahan Presiden Jokowi.

 

“Memang arahan bapak presiden diminta khususnya untuk sektor pembiayaan korporasi itu diberikan stimulus untuk bisa meningkatkan investasi bagi korporasi-korporasi yang ada di Indonesia,” ujar BGS, sapaan akrab Budi Gunadi, dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (25/11/2020).

 

Ia menjelaskan, NIA merupakan salah satu instrumen investasi yang memungkinkan suatu pengembangan korporasi Indonesia bisa dibiayai oleh investor-investor dari luar negeri dalam bentuk investasi kepemilikan atau kepemilikan saham. Sehingga investasi tersebut bukan berbentuk dana pinjaman yang harus dikembalikan uangnya dalam jangka waktu tertentu.

 

“Itu sebabnya kami melihat bahwa mekanisme investasi dari luar negeri di masa sulit seperti ini akan sangat bisa membantu meningkatkan profil investasi Indonesia dan juga lapangan kerja di Indonesia yang memang sangat dibutuhkan oleh rakyat kita pada saat pandemi ini,” tutur BGS.

 

Hingga berita ini diturunkan, pemerintah masih berupaya untuk menyusun aturan-aturan terkait operasional NIA ke depannya. Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan akan ada anggaran untuk SWF dari kelompok pembiayaan investasi di dalam program PEN sebesar Rp 15 triliun sebagai modal awal, dengan dana Rp75 triliun sebagai modal total.

 

“Kita cadangkan Rp 15 triliun untuk SWF yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja sehingga bisa dilakukan aktivasi dari SWF atau yang disebut Presiden Nusantara Invesment Authority,” ujar Sri Mulyani.

 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga bercerita bahwa Japan Bank for International Cooperation (JBIC) sangat mendukung pembentukan lembaga ini untuk Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan saat Menko Luhut bertemu dengan Gubernur JBIC Maeda Tadashi. Bahkan, dukungan tersebut diberikan lewat komitmen investasi dari JBIC kepada Sovereign Wealth Fund Indonesia tersebut dengan nilai mencapai Rp 57 triliun.

 

“JBIC siap mendukung pendanaan SWF Indonesia sebesar USD 4 Miliar (Rp 57 Triliun), dua kali lipat lebih besar dari yang disampaikan the US International Development Finance Corporation (DFC), lembaga pembiayaan asal Amerika Serikat,” jelas Menko Luhut.

 

Menteri BUMN Erick Thohir mengimbuh, komitmen yang disampaikan oleh JBIC tersebut akan segera ditindaklanjuti di tingkat teknis dengan harapan investasi JBIC dapat mulai masuk ke Indonesia pada kuartal I 2021.

 

“Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur SWF Indonesia akan selesai pada pertengahan Desember ini dan tentunya PP tersebut akan semakin mempercepat pembentukan lembaga dana abadi Indonesia,” kata Erick.

 

Salah satu BUMN konstruksi, PT Waskita Karya (Persero) Tbk menyambut baik kehadiran SWF. SVP Corporate Secretary Waskita Karya Ratna Ningrum mengatakan pihaknya kian bersemangat proses divestasi aset akan berjalan mulus pada 2021. 

 

“Dengan kapasitas keuangan yang besar, SWF dapat menjadi alternatif solusi program pelepasan jalan tol yang saat ini dilakukan Waskita secara mandiri,” kata Ratna dilansir dari Bisnis, Kamis (17/12/2020).

 

Ratna mengatakan sejauh ini manajemen Waskita Karya sudah melakukan diskusi dan penjajakan mengenai rencana pelepasan ruas tol kepada SWF. Waskita berharap rencana tersebut dapat segera terealisasi pada 2021. Di mana, emiten dengan kode saham WSKT ini siap melepas kepemilikan sembilan ruas jalan tol dengan nilai divestasi yang ditaksir mencapai Rp10 triliun – Rp11 triliun. Dari sembilan ruas tol yang akan dilepas sebanyak tiga ruas berada di wilayah Jabodetabek, satu ruas di Provinsi Jawa Barat, dua ruas di Pulau Sumatera, dua ruas bagian dari tol Trans Jawa, dan satu ruas di Provinsi Jawa Timur. Seluruh ruas tol tersebut memiliki panjang lebih dari 480 kilometer.

 

Infogr
Infogr

 

Sumber: Liputan6CNBC IndonesiaBisnis Indonesia

Foto: Istimewa

Infografis: BUMNINFO/Rahma Aulia

BERITA TERKAIT

ads-sidebar
ads-custom-4

BACA JUGA

BERITA PILIHAN

BERITA TERBARU