Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak henti-hentinya mengingatkan seluruh perusahaan yang dinaunginya untuk mendorong peningkatan kualitas, baik dari sisi operasional maupun output produk yang dihasilkan. Setelah menentukan lima prioritas strategis dalam lima tahun ke depan, Menteri BUMN Erick Thohir juga mengeluarkan peraturan khusus bagi para direksi BUMN. Aturan ini diteken Erick pada 12 November 2020 dan diundangkan pada 23 November 2020.
Sebagai informasi, aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara. Munculnya peraturan baru ini juga menggantikan Kepmen BUMN Nomor KEP-59/MBU/2004 tentang Kontrak Manajemen Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
Di dalam aturan anyar tersebut, tertera bahwa tiap calon anggota direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib untuk menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya. Hal ini juga berlaku bagi direksi yang akan diangkat kembali dan direksi yang dipindahkan jabatannya. Pun, juga berlaku bagi pelaksana tugas untuk jabatan direksi lainnya. Kontrak ini tak hanya dilakukan sekali di awal jabatan, namun juga akan dilakukan tiap tahunnya oleh masing-masing direksi.
“Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan dan anggota Direksi yang diangkat kembali harus menandatangani Kontrak Manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi,” tulis Kementerian dalam peraturan tersebut.
Kementerian juga menggarisbawahi soal pemenuhan key performance index (KPI) dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau (good corporate governance/GCG). KPI yang ditetapkan dalam kontrak tersebut, terdiri dari dua jenis yakni KPI bagi seluruh direksi dan KPI secara individu. Penetapannya pun harus mendapatkan persetujuan dari komisaris perusahaan.
KPI ini beserta pencapaiannya secara tahunan juga harus disampaikan laporannya kepada kementerian. Dengan tujuan adanya KPI ini adalah untuk memastikan pencapaian sasaran strategis BUMN, meningkatkan efektivitas pengendalian kinerja BUMN, memastikan BUMN beroperasi pada koridor risiko yang dapat ditoleransi yang ditetapkan sebelumnya, dan mengoptimalkan upaya kapitalisasi potensi BUMN. Selain itu KPI ini juga dapat mengakselerasi pertumbuhan kinerja BUMN
serta menilai kinerja Direksi BUMN secara adil.
Penyusunan KPI ini didasari oleh perspektif lima prioritas strategis yang tertuang pada dokumen Rencana Strategis Kementerian BUMN Periode 2020-2024. Seperti yang telah dijelaskan dalam Info Utama BUMNInfo sebelumnya (baca: BUMN Tegakkan 5 Prioritas Utama), lima prioritas itu ialah nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia, inovasi model bisnis, kepemimpinan teknologi, peningkatan investasi, dan pengembangan talenta.
Setelah dua prioritas nomor satu dan dua, Erick juga menginginkan adanya kemajuan dalam pemanfaatan teknologi mutakhir bagi seluruh BUMN. Melalui kepemimpinan teknologi, Erick berharap BUMN Indonesia mampu memimpin secara global dalam sektor teknologi strategis dan melembagakan kapabilitas digital seperti data management, advanced management, big data, artificial intelegence (AI), dan lain-lain.
Tranformasi Teknologi di BUMN
Sebagai contoh, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, perusahaan telekomunikasi nasional yang saat ini diperhitungkan sebagai perusahaan terbesar yang dimiliki BUMN bila dilihat dari segi infrastruktur. Meski begitu, Telkom berencana untuk terus berekspansi dengan menggali potensi bisnis digital dan akan berinvestasi di perusahaan yang telah memiliki teknologi big data yang maju. Apalagi TelkomGroup menyatakan salah satu manfaat terbesar dari investasi Telkom di perusahaan digital adalah pihaknya bisa mengakuisisi perusahaan yang customer base. Salah satu upaya ekspansinya yakni dengan berinvestasi di salah satu perusahaan customer base terbesar di Indonesia saat ini, Gojek.
Baru-baru ini Telkomsel menanam investasi sebesar USD 150 juta atau sekitar Rp 2,1 triliun ke perusahaan yang didirikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim itu. Dalam kolaborasi ini, Gojek dan anak perusahaan Telkom yaitu Telkomsel akan bersama memperkuat layanan digitalnya, mendorong inovasi dan produk baru, serta meningkatkan kenyamanan bagi para pengguna dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sinergi melalui teknologi dan ekosistem dari kedua perusahaan karya anak bangsa ini juga akan mendorong percepatan transformasi digital di Indonesia. Telkom meyakini bahwa investasi yang dilakukan ke Gojek dapat mengembangkan bisnis layanan digital Telkomsel.
“Kami meyakini kolaborasi dengan Gojek ini akan memberikan potensi nilai tambah yang besar dilakukan jika dengan Telkomsel, terutama untuk meningkatkan keunggulan kompetitif Telkomsel dalam mengembangkan bisnis layanan digital, seiring roadmap transformasi yang sedang dijalankan Telkom Group untuk menjadi perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia,” harap Direktur Utama Telkom Indonesia Ririek Adriansyah dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11/2020).
Selain teknologi digital, yang tak kalah penting adalah inovasi lain dari industri manufaktur. Kementerian mencontohkan PT Dirgantara Indonesia (Persero), juga dikenal sebagai PTDI sebagai salah satu perusahaan pelat merah di bidang aerospace atau manufaktur penerbangan yang dipehitungkan di Asia. Sejak didirikan pada tahun 1976, sebagai perusahaan milik negara di Bandung, PTDI telah berhasil mengembangkan kemampuannya sebagai industri kedirgantaraan dengan kompetensi inti PTDI ada pada desain dan pengembangan pesawat, pembuatan struktur pesawat, produksi pesawat, dan layanan pesawat untuk sipil dan militer dari pesawat ringan dan menengah.
Saat ini PTDI tengah gencar memproduksi tipe pesawat baru, salah satunya pesawat berjenis NC 212i. Jenis tersebut merupakan versi pengembangan dari seri C212-400. Pengembangan dan produksinya dilakukan dibawah perjanjian kerjasama strategis dengan Airbus Defense & Space, Spanyol. Pesawat ini dilengkapi performa tinggi dengan berbagai macam konfigurasi yang telah terbukti tangguh digunakan dalam berbagai jenis lingkungan dan misi yang berbeda. Dengan design yang simple untuk proses perawatan, menjadikan pesawat ini efisien dalam biaya operasional maupun perawatan sehingga mampu menjadikannya pesawat terbaik di segmen pesawat ringan.
Pesawat NC212 series tersebut digunakan untuk pesawat angkut sipil, militer dan Maritime Surveillance Aircraft (MSA). PTDI telah berhasil memproduksi pesawat NC212 sebanyak 116 unit untuk dalam negeri maupun luar negeri, dari total sebanyak 587 unit populasi pesawat NC212 series di dunia. Beberapa operator dalam negeri yang menggunakan pesawat NC212 series adalah TNI AU, TNI AD, TNI AL, Kepolisian, BPPT.
Sementara operator luar negerinya adalah negara Thailand untuk pesawat angkut militer dan modifikasi cuaca (rain making), serta Filipina dan Vietnam untuk pesawat angkut militer. Pesawat terbang NC212i yang dibeli oleh Ministry of Agriculture and Cooperatives (MOAC) Thailand itu digunakan sebagai transportasi penumpang, VIP, kargo, rain making, troop/paratroop transport dan evakuasi medis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional.
Pengalaman PTDI dalam merancang pesawat terbang baru dan mengubah konfigurasi dan struktur sistem pesawat untuk tujuan misi khusus seperti patroli laut, pengawasan dan penjaga pantai, diharapkan mampu diikuti oleh BUMN lain. Bukan secara teknis, melainkan kemajuan dalam mengadaptasi teknologi-teknologi yang sangat dibutuhkan pasar global saat ini.
Perbankan Harus Berhati-hati
Transformasi teknologi ini tak serta merta hanya untuk mengikuti arahan Menteri BUMN saja. Sejumlah perusahaan berpelat merah harus beradaptasi dengan industri yang terus berkembang setiap tahunnya. Apalagi ditambah kehadiran perusahaan rintisan atau start-up yang memang memfokuskan bisnisnya ke arah pengembangan teknologi, dan berhasil menjadi perusahaan besar. Untuk itu sejumlah BUMN juga mulau membidik perubahan operasional melalui teknologi.
Salah satu sektor yang terasa ialah perbankan. BUMN perbankan yang memang berhubungan langsung dengan nasabah berupaya untuk mendekatkan diri pada target pasarnya melalui dunia digital. Seluruh bank di bawah Himpunan Bank Rakyat (Himbara) yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN telah memiliki produk digitalnya masing-masing.
Kendati tranformasi digital terus digaungkan, perbankan perlu berhati-hati dalam melaksanakannya. Direktur Informasi Teknologi Bank Mandiri Rico Usthavia Frans menyebut bahwa transformasi digital di perbankan tidak bisa dilakukan dengan cepat. Menurutnya perlu proses panjang untuk melakukan transformasi, apalagi bagi bank yang telah memiliki jaringan luas. Dikutip dari Merdeka.com, Rico menyebutkan, Bank Mandiri memiliki lebih dari 2.000 kantor cabang dan lebih dari 1.000 mesin ATM. Makanya, dalam melakukan pivot business atau mengganti inti bisnis bank bukan perkara yang gampang tapi diperlukan langkah yang harus hati-hati. Kalau terburu-buru, maka potensi jutaan nasabah bisa saja hilang.
“Makanya transformasi itu langkah yang harus hati-hati karena berapa juta nasabah kita bisa hilang,” tutur Rico.
Untuk menyiasatinya, perusahaan bank bisa menghadirkan Neobank. Neobank merupakan bank yang beroperasi secara digital penuh, tanpa kehadiran kantor cabang. Dilansir dari Liputan6, Neobank sdalah bank digital yang beroperasi penuh secara online atau digital tanpa jaringan cabang fisik tradisional. Neobank pertama kali menjadi populer pada tahun 2017, untuk menggambarkan penyedia jasa keuangan berbasis financial technology (fintech) yang menantang bank tradisional.
Bank Mandiri sudah masuk ke dalam pasar neobank. Mereka memiliki produk dan layanan Mandiri Online yang berwujud fintech namun dengan badan usaha perbankan. Secara fitur tak kalah dengan fintech, juga secara regulasi telah mengikuti aturan perbankan yang ketat. Sehingga para nasabah tak perlu khawatir terkait keamanan transaksinya.
Transformasi ini lambat laun membuahkan hasil. Rico menuturkan berdasarkan statistik Bank Mandiri hanya 4% transaksi perbankan yang dilakukan di kantor cabang. Sementara 96% telah menggunakan e-channel. Ini membuktikan bahwa inovasi sebuah perusahaan mampu mengubah perilaku konsumen juga, apalagi di tengah pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat untuk memininalisasi mobilitas.
“Dari jumlah tersebut 60% di antaranya menggunakan mobile banking. Saat ini, 75% penggunaan mesin ATM digunakan hanya untuk mengambil uang tunai. Artinya hampir semua transaksi non cash itu pindah ke digital,” lanjut Rico.
Perubahan model bisnis dengan mengandalkan kecanggihan teknologi terus dilakukan sejumlah BUMN. Tak hanya untuk memenuhi KPI yang dituntut oleh Kementerian, tapi juga agar bisnis perusahaan mampu bertahan di era industri 4.0 yang kian hari kian dinamis.