Sebagai sarana penyampaian ungkapan dan media penyebaran informasi, surat syarat akan kisah pengirimannya yang menggunakan botol atau burung merpati. Namun berbeda dengan Indonesia, sejarah pengiriman surat justru dimulai dengan kehadiran Pos Indonesia.
Pos Indonesia diyakini sebagai pionir pengiriman pesan di Indonesia. Kegiatan kirim-mengirim surat dengan Pos hadir sejak masa penjajahan Belanda, atau Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) berkuasa. Meski surat sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan Tarumanegara, kehadiran Belanda inilah yang merintis perkembangan surat dan pengiriman melalui pos.
Pak Pos pada masa Kolonial Belanda
Institusi Pos di Indonesia berdiri lantaran adanya wabah malaria pada 1733. Selain itu, tragedi pembunuhan besar-besaran terhadap orang-orang Tionghoa pada 1740 juga berdampak pada kerugian perdagangan.
Kantor Pertama Pos Indonesia
Gubernur Jenderal Gustaaf Willem Baron van Imhoff menginisiasi berdirinya kantor pos pertama di Hindia Belanda (Indonesia). Kantor Pos didirikan pada 26 Agustus 1746 yang berlokasi di Batavia, sekarang Jakarta.
Kantor Pos pertama di Indonesia, terletak di Batavia (Jakarta).
Berdirinya Kantor Pos di Batavia ditujukan untuk menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke Negeri Belanda.
Setelah Kantor Pos Batavia didirikan, empat tahun kemudian didirikan pula Kantor Pos Semarang untuk menciptakan jalur perhubungan pos yang teratur antara kedua wilayah tersebut. Sekaligus untuk mempercepat pengirimannya.
Dibukanya Jalan Raya Pos atau De Grote Postweg kian memperlancar akses distribusi informasi di Hindia. Rute perjalanan pos Jakarta-Semarang diantaranya melalui Karawang, Cirebon dan Pekalongan.
Milestone Pos Indonesia
Berkembangnya kapal uap pada 1869 membuat kebutuhan akan jasa pos semakin krusial. Terlebih setelah pesawat berkembang, pos udara menjadi pilihan pengiriman surat via pos.
Pada 1875, Dinas Pos disatukan dengan Dinas Telegraf dengan status jawatan milik pemerintah bernama Posten Telegrafdienst. Dinas Pos ini kemudian mengembangkan bisnisnya dengan bergabung sebagai anggota Union Postale Universelle (UPU) pada 1877. UPU merupakan organisasi pengiriman surat dan barang secara internasional.
Posten Telegrafdienst atau Jawatan Pos dan Telegraf di Hindia Belanda berganti nama lagi pada 1960 menjadi Posts Telegraafend Telefoon Dienst atau Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon (Jawatan PTT), seiring mulai krusialnya kebutuhan telekomunikasi dengan telepon.
Kekuasaan Belanda atas telekomunikasi di Indonesia berakhir pada 1942, yakni ketika Jepang mulai menguasai Indonesia pada Perang Dunia Kedua. Seluruh pegawai PTT Belanda ditangkap, dan pekerjaan diserahkan kepada bangsa Indonesia mulai dari bawah hingga pimpinan.
Jawatan PTT kemudian mengikuti pembagian struktur organisasi pemerintah militer Jepang. Dari sini, Jawatan PTT mulai hadir di Sumatera, Jawa, hingga Indonesia Timur.
Tiga tahun berlalu, Indonesia pun merdeka pada 17 Agustus 1945. Empat bulan kemudian, yakni pada 27 Desember 1945 Angkatan Muda PTT mengambil alih kekuasaan PTT, dan secara resmi Jawatan PTT berubah menjadi Jawatan PTT Republik Indonesia. Peristiwa ini diperingati sebagai hari bakti PTT atau hari bakti POSTEL.
Sebagai perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jawatan PTT mengembangkan bisnisnya pada 1961 dan berganti nama menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Perkembangan telekomunikasi yang pesat saat itu membuat PN Postel memutuskan untuk memisahkan diri dari PN Pos dan Telekomunikasi menjadi PN Pos dan Giro, serta PN Telekomunikasi pada 1965.
Perubahan Institusi Pos Indonesia tidak berhenti disitu. Pada masa kekuasaan orde baru, tepatnya tahun 1978, PN Pos dan Giro berubah menjadi Perusahaan Umum Pos dan Giro. Perubahan ini menegaskan Perum Pos dan Giro sebagai badan usaha tunggal dalam menyelenggarakan dinas pos dan giro pos, baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri.
17 tahun menyandang status Perusahaan Umum, pada 20 Juni 1995 Perum Pos dan Giro berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Pos Indonesia (Persero). Dengan status tersebut, Pos Indonesia dituntut untuk bisa memberikan keuntungan bagi pemerintah tanpa melepas kewajibannya melayani publik.
Infografis Milestone Pos Indonesia
Perubahan Zaman dan Perkembangan Lini Bisnis
Dua abad lebih berdiri sebagai jasa pengiriman, PT Pos Indonesia mampu berkembang pesat dengan layanan yang meliputi Surat dan Paket, Jasa Keuangan, Ritel (Emas Antam dan Investasi), Integrasi Logistik, Pos TV, hingga Majalah ‘Kabar dari Pos’ dan ‘Sahabat Pena.’
Kesibukan kayawan pos
PT Pos Indonesia kini telah memiliki sedikitnya 24.000 titik pelayanan yang menjangkau 100 persen wilayah kota/kabupaten. Jangkauan layanannya bahkan mencapai 940 lokasi transmigrasi terpencil yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.
Seiring dengan perkembangan informasi, komunikasi dan teknologi, bisnisnya semakin merambah ke bidang logistik, jaringan internet, hingga properti. PT Pos Indonesia juga membangun lebih dari 3.800 kantor pos online yang dilengkapi electronic mobile post di beberapa kota besar. Semua titik merupakan rantai yang terhubung satu sama lain untuk melayani publik.
Kyt, BUMNInfo