Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan kabar terbaru terkait dana pensiun (dapen) BUMN. Dapen bermasalah yang rencananya akan diumumkan bulan ini tertunda lantaran audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang belum rampung.
Seperti diketahui, dana pensiun perusahaan milik negara yang bermasalah membutuhkan tambahan modal sebesar Rp 12 triliun. Menteri BUMN menyebut uang itu akan berasal dari BUMN yang menaungi dapen-dapen bermasalah.
“Belum (semua top up), itu yang saya bilang 2-3 tahun. Bisa lebih, tergantung BUMN-nya. Kalo BUMN-nya misalnya ada problem, cash flow total. Nah itu another problem lagi yang harus diselesaikan. Jadi not that simple. makanya sebenarnya kembali, ya kalo masih mau punya pensiunan-pensiunan ini problem, mestinya ada konsolidasi,” jelasnya.
Menteri BUMN mengaku, dirinya tidak mau gegabah dalam mengumumkan adanya oknum yang menggerogoti dapen BUMN. Sebab, hal ini akan berimbas pada keluarga dan kehidupan sosial seseorang.
“Gak tahu, saya nggak berani suudzon nuduh-nuduh ini ngambil duit Kasihan menjarain orang . Kadang-kadang nggak nikmat. mereka juga ada keluarga, ada social life, tapi kalo mereka memang salah ya salah,” sebutnya.
Menteri BUMN menuturkan, dapen BUMN merupakan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing BUMN itu sendiri, sehingga wajib untuk melakukan top up.
“Seperti Bu Sri Mulyani men-top up untuk Jiwasraya dan Asabri. Kan pemiliknya bukan governance, pemiliknya ini BUMN, nah dia wajib top-up. Kalo dia bisa top-up satu tahun itu langsung bersih, kalo dia nyicil 2-3 tahun dia harus proses. tapi sinergi policy, manajemen, investasinya harus good corporate governance,” ungkapnya.
Menteri BUMN menambahkan, para pensiunan bukan hanya sekedar untuk mencari keuntungan semata tapi berharap keamanan masa tua mereka dapat terjamin.
“Pensiunan-pensiunan ini mengharapkan keamanan, bukan sekedar return yang besar. Betul gak? Mereka bisa membeli surat utang negara 10-15 tahun dengan return 5 persen cukup. daripada return 20 persen 3 bulan, habis itu bulan ke-6 ke-9, ke-12 ponzi skema, hilang. Kan banyak yang begitu,” tuturnya.
Ke depannya, para manajemen yang mengelola dana pensiun BUMN harus benar-benar sosok yang mengerti soal keuangan.
“Nah, ini yang kita mau bersama bahwa policy-nya sama supaya mereka jangan lagi. dan saya nge-push manajemen keuangan dapen itu harus orang yang ngerti mengenai keuangan, bukan pensiunan,” pungkasnya.
Source: CNBC