Tahun 2022 menjadi momentum untuk memperbaiki Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menteri BUMN Erick Thohir pun terus mendorong penguatan BUMN melalui aturan-aturan agar keberhasilan transformasi dapat terus berkelanjutan. Hal ini untuk memberikan kinerja yang sehat di BUMN.
Sebagai salah satu tonggak utama negara, BUMN juga menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor. Di mana, mendukung pembangunan infrastruktur, digital bahkan menjadikan aset yang ada di BUMN untuk dapat dikerjasamakan dengan private sektor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Erick Thohir pun melakukan keputusan-keputusan yang luar biasa di tahun 2022, dari membubarkan BUMN ‘zombie’ hingga merestrukturisasi BUMN.
Berikut beberapa kejadian di BUMN selama 2022:
Erick Thohir Bubarkan BUMN ‘Zombie’
Menteri BUMN Erick Thohir melakukan bersih-bersih perusahaan BUMN yang dinilainya layaknya zombie. Maksudnya adalah BUMN yang sudah lama tidak beroperasi lagi.
Dari target 7 perusahaan, dirinya telah merealisasikan 5 perusahaan BUMN. Kelima perusahaan tersebut adalah:
– PT Kertas Kraft Aceh (Persero)
– PT Industri Gelas (Persero)
– PT Industri Sandang Nusantara (Persero)
– PT Istaka Karya (Persero)
– PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)
Dari lima tersebut, ada dua yang melalui jalur pailit, yaitu PT Istaka Karya (persero) dan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero).
Sementara itu, tiga yang lainnya memang sudah lama tidak beroperasi serta tidak dapat memberikan kepastian kepada karyawan.
“Tidak mungkin sebuah perusahaan yang tidak beroperasi, tetapi didiamkan, apalagi tidak ada kepastian untuk karyawannya, ini juga tidak baik,” ujar Erick saat itu.
Daftar Penerima PMN untuk Perbaikan BUMN
Sejumlah BUMN mendapatkan penambahan penyertaan modal negara (PMN) tahun ini. Penambahan modal yang diberikan pemerintah kepada BUMN tersebut berupa PMN tunai dan non tunai.
PMN tersebut digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang berpotensi berkembang pesat. Terutama dalam pemulihan perekonomian.
Berikut BUMN penerima PMN tahun ini:
1. PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) Rp7,5 triliun
Digunakan untuk mendukung percepatan pemulihan perusahaan, khususnya pada lini operasional penerbangan melalui program restorasi armada.
- PT Hutama Karya (persero) Rp7,5 triliun
Dana akan dialokasikan untuk penyelesaian pembangunan jalan tol trans sumatra (JTTS). Hutama Karya sebelumnya telah menerima suntikan adna sebesar Rp23,85 miliar yang dalam proses pencairan. - PT Waskita Karya (persero) Tbk (WSKT)
Pemerintah menyetujui PMN untuk WSKT sebesar Rp3 triliun. PMN ini untuk penyelesaian ruas tol Kayu Agung-Palembang-Betung dan Jalan tol Ciawi-Sukabumi. - PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI)
ADHI mendapatkan PMN sebesar Rp2 triliun yang akan digunakan untuk penyelesaian tol DIY-Solo, DIY-Bawen dan proyek SPAM Karian. - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN)
PLN mendapatkan PMN sebesar Rp5 triliun. Di mana, dana tersebut digunakan untuk membiayai program infrastruktur tenaga kerja, membangun transmisi gardu induk, dan distribusi listrik perdesaan.
- Perumnas
Perum Perumnas memperoleh PMN hingga Rp1,57 triliun. Hal ini untuk program perumahan rakyat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBK) di Jakarta-Medan. - PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI)
KAI mendapatkan PMN sebesar Rp3,2 triliun. Di mana, PMN ini untuk menjalankan proyek strategis nasional (PSN) kereta cepat untuk menutupi pembengkakan biaya. - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN)
Bank BTN akan mendapatkan PMN sebesar Rp2,48 triliun. - Damri
Perum Damri mendapatkan PMN sebesar Rp867 miliar. Di mana digunakan untuk perbaikan modal usaha dan kapasitas usaha dalam menyelesaikan proyek penugasan dan pengembangan usaha. - PT Len Indonesia
Holding pertahanan Defend ID menerima PMN Rp3 triliun yang digunakan untuk pembangunan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi. - ID Food
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (RNI) yang merupakan holding pangan ID Food menerima Rp2 triliun untuk memperbaiki struktur permodalan. - PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney
Holding pariwisata InJourney mendapatkan PMN Rp9,5 triliun untuk penguatan permodalan. - PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (IFG)
IFG menerima PMN hingga Rp6 triliun untuk penugasan penjaminan KUR oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo. - PT Reasuransi Indonesia Utama
PT Reansuransi Indonesia Utama mendapatkan PMN Rp3 triliun yang digunakan untuk perbaikan tingkat kesehatan agar dapat rating inter guna penguatan kapasitas bisnis. - Perum Airnav Indonesia
Airnav Indonesia menerima Rp790 miliar digunakan untuk mencapai seamless air traffic management (ATM) di kawasan regional. - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR)
Semen Indonesia mendapatkan suntikan modal melalui inbreng dengan PT Semen Baturaja Tbk. Adapun pemerintah akan tetap mempertahankan kepemilikan 51,01% dan publik 48,99%.
BUMN Ramai-Ramai Lakukan Right Issue
Erick Thohir telah mendapatkan persetujuan DPR RI untuk melakukan aksi korporasi 5 BUMN agar menambahkan modalnya melalui mekanisme right issue.
Adapun kelima BUMN tersebut adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS), PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA), dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI).
Lima BUMN tersebut tidak sembarangan diberikan lampu hijau untuk rights issue. Pasalnya, penambahan modal ini ditujukan bagi BUMN dengan industri yang memiliki prospek dan potensi baik ke depannya.
Dirinya sempat menjelaskan rights issue untuk BTN untuk memberikan jalan keluar atas kesulitan generasi muda dalam mendapatkan hunian. Apalagi, saat ini sedang maraknya generasi muda yang sulit mendapatkan hunian.
Selain itu, penambahan modal di Krakatau Steel juga digunakan untuk memperkuat ekosistem industri baja nasional. Di mana, nantinya akan fokus pada lempengan mobil untuk kendaraan baterai listrik.
Berikut dana yang diincar BUMN untuk right issue:
1. Adhi Karya right issue Rp3,87 triliun
2. Bank BTN right issue Rp4,13 triliun
3. Krakatau Steel right issue Rp2,8 triliun
4. Garuda Indonesia right issue Rp7,5 triliun
5. Waskita Karya right issue
Kasus Korupsi di BUMN pada 2022
Seolah tiada habisnya, kasus korupsi di lingkungan BUMN ini terus bermunculan setiap tahunnya.
Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW), ada 119 kasus korupsi di lingkungan BUMN. Tercatat setidaknya ada sembilan kasus pada 2016, 33 kasus pada 2017, 21 kasus 2018, dan 20 kasus 2019, 27 kasus 2020, dan sembilan kasus pada 2021.
Berikut kasus-kasus korupsi terhangat di BUMN:
- Kasus pengadaan LNG di PT Pertamina (Persero)
Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) PT Pertamina (Persero) tahun 2011-2021 ini, tengah disidik oleh KPK.
Dalam kasus ini KPK masih terus berupaya melakukan penyidikan. Namun, sampai saat ini KPK belum menetapkan tersangka, kemudian pasal-pasal apa saja yang digunakan dalam proses penyidikan.
Baru-baru ini KPK melakukan pencekalan terhadap mantan Plt Direktur Utama Pertamina Yenni Andayani. Mantan dirut pertamina tersebut, dicekal keluar negeri sampai enam bulan ke depan dan berakhir pada Desember 2022 mendatang.
- Kasus pembelian tanah PT Adhi Persada Realiti
Kasus tindak pidana korupsi pembelian tanah oleh anak usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) ini tengah ditangani oleh Kejagung dan belum adanya pengungkapan tersangka.
Dalam perkara tipikor ini, tim penyidik menemukan adanya indikasi kerugian keuangan negara. Namun, perhitungan kerugian negara masih dalam tahap konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang diperkirakan mencapai puluhan miliar.
- Korupsi pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Kasus ini tengah ditangani oleh Kejagung. Dan telah menetapkan lima orang tersangka yaitu mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar (ES) dan Direktur PT Mugi Rekso Abadi, Soetikno Soedarjo (SS).
Kemudian, VP Strategic Management Office Garuda Indonesia 2011-2012 Setijo Awibowo (SA), Executive Project Manager Aircraft Delivery PT Garuda Indonesia 2009-2014 Agus Wahjudo (AW), dan VP Vice President Treasury Management PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode 2005-2012 Albert Burhan (AB).
Kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus pengadaan pesawat PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ini senilai Rp8,8 triliun.
- Kasus Proyek Fiktif PT Amarta Karya (Persero)
Kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan proyek pada PT Amarta Karya (AMKA) tahun 2018-2022 ini tengah diusut oleh KPK.
KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus korupsi proyek fiktif pada PT Amarta Karya (AMKA) tahun 2018-2022 ini. Namun, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya belum bisa mengungkapkan siapa orang yang bertanggung jawab dalam kasus ini karena, nantinya akan disampaikan secara resmi oleh KPK bersamaan dengan proses upaya paksa ataupun penahanan.
“Pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada saat ini belum dapat saya sampaikan karena kebijakan dari KPK, nanti kami akan mengumumkan secara resmi siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Ali beberapa waktu lalu, dikutip pada Rabu, 20 Juli 2022.
- Kasus Korupsi Jiwasraya dan Asabri
Kasus korupsi BUMN asuransi jiwa yakni PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada periode 2013-2018 menelan kerugian negara hingga Rp16,8 triliun, berdasarkan perhitungan BPK.
Source : trenasia.com, Kompas.com, Tempo.co