Di tengah pandemi Covid-19 ini, seluruh rumah sakit yang menangani pasien dari virus ini sangat membutuhkan pasokan alat kesehatan. Setelah kemarin berbagai BUMN berbondong memproduksi ventilator atau alat bantu pernapasan, kini industri kesehatan dirasa harus dilengkapi dengan produk-produk penunjang lain.
Berdasarkan catatan Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (Aspaki), sejauh ini penggunaan alat kesehatan produksi lokal di dunia kedokteran hanya 10%. Sementara, 90% sisanya didominasi oleh penggunaan produk asing.
Padahal pasar industri alat kesehatan di Indonesia terbilang besar. Jika dilihat dari strukturnya, maka terdapat setidaknya 3.000 rumah sakit, sekitar 9.000 puskesmas dan terdapat ribuan klinik swasta tersebar di seluruh negeri.
Atas urgensi ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan perlu adanya kolaborasi untuk membangkitkan industri alat kesehatan dalam negeri.
“Kerjasama dan kolaborasi antar anak bangsa harus diperkuat, lembaga-lembaga Litbang (Penelitian dan Pengembangan), perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, masyarakat, semuannya harus bekerjasama,” kata Jokowi dalam pelucuran Produk Inovasi Covid-19, Rabu, 20 Mei lalu.
Jokowi mendorong untuk inovator produknya tidak hanya berhenti menjadi purwarupa, tapi juga bisa diproduksi massal, bahkan di eskpor hingga mancanegara. Ia berharap inovasi karya anak bangsa juga bisa direspons oleh industri dan dunia usaha.
Untuk itu, Menteri BUMN Erick Thohir berharap Indonesia dapat membangun kemandirian industri, baik industri alat kesehatan dan obat-obatan. Hal ini tentu sebagai langkah percepatan penanganan pandemi, sekaligus investasi di masa mendatang.
Tunjuk Jawa Barat
Dalam hal ini, Erick meminta Jawa Barat untuk menjadi contoh pertama dalam mengembangkan industri kesehatan yang mapan. Alasannya, karena di Jawa Barat banyak BUMN dan mereka bisa berfokus pada industri kesehatan ini.
Misalnya, PT Bio Farma (Persero) yang berkontribusi untuk pemenuhan kebutuhan obat-obatan, serta PT Dirgantara Indonesia (Persero) yang juga bergerak ke arah industri ini dengan memproduksi ventilator sebagai starter-nya.
“Tentu kami pada saat ini dari Kementerian BUMN ingin berpartisipasi kepada bantuan masyarakat Jawa Barat. Kami dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin segera membangun supaya ada kemandirian untuk industri alat kesehatan dan obat obatan,” tutur Erick.
Ia berharap sinergisitas BUMN dan BUMD setempat mampu mencapai tujuan ini. Erick mengatakan pihaknya telah membuka road map BUMN dan BUMD agar memiliki fokus masing-masing dan tidak tumpang tindih dalam menentukan fokus subjek yang dikembangkan.
Erick mencontohkan, road map yang dimaksud ke depannya seperti Kimia Farma yangayang berfokus ke obat kimia, Bio Farma akan fokus pada obat berbasis hubungannya dengan stemsel atau vaksin dan lain-lain. Kemudian, Indofarma akan fokus ke obat herbal.
Hal ini berdasarkan urgensi industri kesehatan sebagai prioritas ke depan, selain dari ketahanan energi dan ketahanan pangan.
“Kemarin saya sudah paparkan kepada Bapak Presiden juga mengenai bagaimana industri kesehatan ini harus menjadi prioritas ke depan. Salah satunya klasifikasi daripada masing masing urusan BUMN seperti Bio Farma, Indo Farma, Kimia Farma, punya fokus tersendiri,” tuturnya.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyatakan bahwa sejumlah BUMN di Jawa Barat sendiri telah berinovasi dan memproduksi berbagai alat kesehatan, terutama untuk mengatasi Covid-19.
“Di Jabar sendiri, Pemerintah Provinsi Jabar juga terus mendorong inovasi dari akademisi, pengusaha, hingga komunitas, di antaranya produksi reagen PCR dari PT Biofarma, ventilator dari PT Dirgantara Indonesia dan Pindad, serta teranyar dua alat tes, Rapid Test 2.0 dan Surface Plasmon Resonance (SPR),” ungkap Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.
Usulan Bioteknologi
Tak hanya berfokus pada BUMN yang memproduksi obat-obatan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil juga meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk dibuatkan BUMN Bioteknologi disamping Kimia Farma, Biofarma dan Indofarma.
Ia meyakini, Kementerian BUMN sudah memiliki SDM yang berkualitas, sehingga dengan memanfaatkan kekuatan lokal untuk memproduksi alat sendiri maka menjadi keuntungan bagi negara karena biaya pengadaan bisa ditekan, sehingga negara bisa menghemat lebih.
“Saya hanya menyampaikan saran, karena waktu penanganan Covid-19 PTDI bisa membuat alat seperti ventilator, insinyur-insinyur kita bisa. Suatu hari, kita tidak usah impor alat kesehatannya yang mahalnya luar biasa,” imbuhnya.
Saat ditanya terkait usulan Gubernur Jabar agar ada BUMN yang fokus ke Bioteknologi, Erick mengatakan, Bioteknologi kesehatan memang sudah menjadi prioritas di masa mendatang.
“Tentu mau tak mau selain ketahanan energi dan pangan, maka ketahanan kesehatan harus jadi prioritas. Kita BUMN membuka road map salah satunya tadi klasifikasi masing-masing BUMN punya fokus agar tak overlapping,” ujarnya.
Bahkan Erick mengaku, dalam mengembangkan industri kesehatan tersebut, pihaknya akan melibatkan pengembangan riset dan penelitian dari peneliti yang ada di universitas-universitas.
“Kami tak mau mematikan swasta. Justru kami ingin bangun ekosistem dengan swasta dan perguruan tinggi. supaya kita jaga supply chain-nya,” katanya. (MI)