Jakarta, BUMNInfo | Rapat Kerja antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Komisi-VI DPR telah digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (7/6/2022). Dalam rapat tersebut, Kementerian BUMN menyampaikan usulannya terkait penambahan Penyertaan Modal Negara (PNM) hingga mencapai Rp73.26 triliun untuk Tahun Anggaran 2023. Jumlah PNM tunai yang diajukan mencapai Rp69.82 triliun, sementara PNM non-tunai Rp3.44 triliun.
“Kenapa ada tambahan PMN, ini untuk meningkatkan kapasitas maupun cover klaim pressure yang tinggi karena covid dan klaim di asuransi kredit,” ujar Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo.
Dari keseluruhan jumlah modal tersebut, Tiko merincikan jika BUMN yang akan mendapat tambahan modal terbanyak adalah PT Hutama Karya (Persero) dengan total Rp30.56 triliun untuk pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang terdiri atas PMN konstruksi JTTS Tahap I dan Tahap II.
Di posisi selanjutnya, menyusul PLN dengan total dana tambahan sebanyak Rp10 triliun. Perusahaan listrik ini berencana untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan untuk sektor pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusinya, termasuk pelaksanaan Program Listrik Desa dan Pembangkit EBT.
Sementara, PNM sebanyak Rp9.50 triliun akan dialirkan pada InJourney. Holding BUMN pariwisata yang dipimpin oleh PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) ini dianggap memerlukan penguatan modal untuk program restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur aviasi, serta pembebasan lahan dan penyelesaian proyek kawasan KEK Mandalika.
Untuk Indonesia Financial Group (IFG) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI masing-masing akan mendapat Rp6 triliun dan Rp4.1 triliun. Sebagai Holding BUMn Asuransi dan Penjaminan, IFG diberi mandat untuk melaksanakan penjaminan KUR yang dijalankan oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo.
Sedangkan, KAI membutuhkan suntikan dana untuk memenuhi setoran modal porsi Indonesia untuk penambahan pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
Defend ID dan IndonesiaRe sama-sama mendapat aliran sebanyak Rp3 triliun untuk pembangunan fasilitas serta peningkatan kapasitas produksi senjata dan perbaikan tingkat kesehatan untuk mendapat rating internasional.
Lalu, dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, ID Food juga dicanangkan untuk menerima Rp2 triliun.
Selanjutnya, Perum Damri Rp 0,87 triliun untuk penyediaan armada untuk penugasan perintis, KSPN, armada bus listrik untuk perkotaan melalui buy the service dan untuk meningkatkan kapasitas bisnis perusahaan.
Terakhir, AirNav Rp 0,79 triliun untuk mencapai seamless Air Traffic Management (ATM) di kawasan regional serta mendukung program strategis pemerintah melalui modernisasi ATM sistem.
Sementara, PMN non-tunai 2023 ditujukan untuk Defend ID sebesar Rp0,838 triliun dan ID Food sebesar Rp2,609 triliun.
Sumber: liputan6.com dan cnbcindonesia.com
Dok: beritasatu.com
