Sabtu, 20 Juli 2024

Kaleidoskop BUMN 2020: Dari Perombakan Direksi hingga Penanganan Covid-19

ads-custom-5

Di akhir tahun lalu, Kementerian BUMN memiliki pemimpin baru setelah Pemilihan Umum 2019 menetapkan Presiden Joko Widodo kembali memimpin Indonesia, dengan Maruf Amin sebagai Wakil Presiden. Presiden menunjuk Erick Thohir untuk menggantikan Menteri BUMN terdahulu Rini Soemarno dan akan menjalani masa kepemimpinan periode 2019-2024. Setelah pelantikannya, banyak sekali perubahan yang terjadi, baik di dalam kementerian maupun perusahaan-perusahaan yang dinaunginya. Mulai dari penetapan core values dan prioritas strategis, hingga restrukturasi BUMN besar-besaran.

 

Ditambah adanya pandemi Covid-19 yang menyerang segala lini. Sehingga selain harus bekerja ekstra untuk mengatasi krisis di dalam bisnisnya, BUMN dan Kementerian juga harus bekerja untuk melayani masyarakat dengan menangani pandemi dan meringankan beban ekonomi rakyat, seperti yang ditugaskan oleh Pemerintah. Untuk itu, berikut BUMN Info paparkan kilas balik agenda-agenda BUMN sepanjang 2020 ini.

 

AKHLAK & 5 Prioritas Strategis

ANTARA/HO-Kemeneg BUMN
ANTARA/HO-Kemeneg BUMN
Pada Juli 2020, Kementerian memperkenalkan logo dan slogan baru “BUMN Untuk Indonesia”. Logo dan slogan baru ini sekaligus menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. Dalam sambutannya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan makna dari perubahan logo ini adalah bagaimana BUMN terus adaptif pada perubahan suasana zaman. Sekalipun zaman berubah, namun tetap ada karakter yang bertahan, yakni jati diri dan budaya bangsa.

 

“Logo ini mencerminkan bagaimana kita tetap tidak melupakan jati diri dan budaya kita sebagai bangsa yang besar dan kuat. Hal itu menjadi ciri dari lambang Garuda. Jati diri itu menjadi dibalut dengan nuansa inovasi sebagai bagian dari warna zaman saat ini. Pun halnya simbol kolaborasi yang menjadi kekuatan bangsa ini yang tertuang dalam budaya gotong royong,” ujar Erick.

 

Selain peluncuran logo, Kementerian BUMN juga mempertegas nilai-nilai organisasi dengan menetapkan AKHLAK sebagai core values baru Kementerian dan seluruh BUMN hingga anak cucu cicitnya. AKHLAK sendiri memiliki singkatan Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Masing-masing nilai memiliki penjabarannya sendiri untuk penerapan kode etik dan kode perilaku yang akan diterapkan di Kementerian BUMN.

 

Tak berhenti sampai situ, Kementerian juga telah membuat roadmap dalam rencana strategis selama lima tahun ke depan berupa lima prioritas strategis. Prioritas strategis ini dicanangkan untuk menjadi pedoman pembinaan dan pengawasan BUMN yang profesional, mewujudkan kemandirian dan korporatisasi BUMN, meningkatkan keunggulan dan daya saing BUMN, dan memaksimalkan kontribusi BUMN terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. Prioritas pertama adalah Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia, kedua Inovasi Model Bisnis, serta ketiga Kepemimpinan Teknologi. Selanjutnya keempat Peningkatan Investasi, dan terakhir adalah Pengembangan Talenta (Talent Pool). Kelima pilar ini memiliki penafsirannya masing-masing yang telah dijabarkan dalam dokumen rencana strategis dan telah diimplementasikan di seluruh BUMN.

 

(Baca:

Dibalik Logo Baru dan Prinsip AKHLAK Kementerian BUMN

Seri AKHLAK – Kementerian BUMN: Penyelarasan Core Values Penting untuk Tingkatkan Mutu SDM

BUMN Tegakkan 5 Prioritas Utama)

 

Restrukturisasi Besar-besaran

Foto: AP/Calanni
Foto: AP/Calanni

Hanya butuh waktu setahun semenjak menjabat, Erick mengeluarkan sejumlah kebijakan yang sangat berpengaruh juga menimbulkan tanggapan beragam. Bahkan baru saja dilantik, Erick sudah mendeklarasikan bahwa dirinya akan merombak habis BUMN yang bermasalah, baik dari segi manajemen maupun operasional. Salah satunya adalah dengan mengatur keberadaan entitas perusahaan.

 

Erick telah memperketat pembentukan entitas perusahaan BUMN yang berlaku setelah Keputusan Menteri (Permen) BUMN Nomor SK-315/MBU/12/2019 diterbitkan pada 12 Desember 2019. Berlakunya kebijakan ini membuat pendirian anak, cucu, cicit perusahaan maupun perusahaan patungan di lingkungan BUMN dihentikan, setidaknya hingga Menteri BUMN melakukan pencabutan atas kebijakan tersebut. Hal ini dilakukan Erick agar BUMN lebih fokus menjalani core business yang  dimiliki.

 

Selain itu, ia juga berusaha merampingkan jumlah BUMN yang tadinya berjumlah 142 menjadi saat ini hanya 107. Dia mengatakan bahwa Kementerian BUMN telah membentuk Tim Percepatan Restrukturisasi BUMN. Pembentukan tim ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 40/M Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Restrukturisasi BUMN. Klaster BUMN juga sudah diturunkan jumlahnya dari 27 menjadi 12 klaster, sehingga masing-masing Wakil Menteri hanya memegang enam klaster. Ia menyatakan masih akan terus mengurangi jumlahnya jika menurut evaluasi, suatu BUMN bisa digabungkan atau bahkan dilikuidasi.

 

Langkah selanjutnya adalah dengan mengkonsolidasikan BUMN melalui holding maupun merger. Setahun ini, Erick telah berupaya untuk menggabungkan beberapa BUMN seperti holding asuransi yang dikepalai PT Badan Pengelola Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI, holding rumah sakit BUMN yang dinakhodai PT Pertamedika – IHC, dan merger BUMN bank syariah yang bernama PT Bank Syariah Indonesia (Persero). Menurutnya, konsolidasi ini menjadi langkah efektif untuk efisiensi sekaligus menaikkelaskan sektor bisnis BUMN.

 

Setelah merampingkan susunan BUMN, Erick juga merombak sejumlah susunan direksi dan komisaris perusahaan pelat merah. Dimulai dari pengangkatan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Poernama atau Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) yang menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat. Setelah itu, puluhan perusahaan BUMN pun telah dilakukan perobakan jajaran pengurusnya, seperti BUMN Karya, BUMN Pupuk, PT Pos Indonesia (Persero), PT Sarinah (Persero), dan sebagainya. Paling baru, PT Len Industri juga tak luput dari perombakan dengan mengangkat Bobby Rasyidin ditunjuk sebagai Direktur Utama, dan dua direktur baru lainnya, Kamis (10/12/2020) lalu.

 

Di bawah komandonya, Erick juga menginginkan adanya keterwakilan perempuan dan milenial di jajaran direksi dan komisaris BUMN. Menurutnya, keberadaan perempuan dan generasi muda di perusahaan pelat merah mampu memberikan kesegaran dalam pengembangan perusahaan. Ia menginginkan ada sekitar 15% direktur dan komisaris perempuan dalam setiap perusahaan, serta minimal 5% porsi untuk milenial. Seperti saat ini, ada Fajrin Rasyid, Direktur Digital Business PT Telkom yang berumur 34 tahun, serta Adrian Zakhary yang merupakan komisaris PTPN VIII di umur 32 tahun. Di pihak perempuan, kursi Direktur Utama diduduki oleh Nicke Widyawati, seorang perempuan. Juga ada Ira Puspadewi yang jadi orang nomor satu di PT Indonesia Ferry ASDP.

 

“Jadi sangat berdosa kita pemimpin BUMN kalau tidak memberi kesempatan besar-besar bagi generasi penerus. Sekarang kita ada lima direksi BUMN di bawah 40, kalau tidak salah. Kalau bisa tiga kali lipat lah jumlahnya” ujar Erick.

 

(Baca: Belum Setahun Menjabat, Erick Thohir Lakukan Sejumlah Langkah Penyegaran)

 

Proyek Strategis Nasional yang Berjalan

Pembangunan Sirkuit MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Foto: Istimewa
Pembangunan Sirkuit MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Foto: Istimewa

Presiden Joko Widodo memastikan proyek strategis nasional (PSN) tetap berjalan di tengah pandemi Covid-19, tentunya sesuai dengan standar protokol kesehatan. Meski sempat ada penundaan beberapa proyek di awal penyebaran Covid-19, namun hingga kini pekerjaan itu terus dilanjut.

 

Sejumlah PSN yang masih terus berjalan di tengah pandemi Covid-19 adalah Jalan Tol Trans Sumatera yang sebagian besar dikerjakan oleh PT Hutama Karya. Hingga akhir November ini, progresnya tembus 512 kilometer (km) ruas tol yang telah beroperasi dari total panjang 2.765 km. Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) optimistis proyek jaringan tol terpanjang di Indonesia ini akan tersambung pada 2024 nanti.

 

Selanjutnya ada proyek LRT Jabodebek yang hingga November ini berprogres sekitar 79,52%. Akibat penundaan aktivitas proyek di awal pandemi, PT Adhi Karya (Persero) Tbk memproyeksikan penyelesaian pembangunan LRT Jabodebek mundur hingga 2022. Padahal sebelumnya, proyek tersebut ditargetkan dapat beroperasi secara penuh pada November 2021.

 

Di sektor ekonomi pariwisata, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) berkomitmen untuk terus menjalankan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat. Apalagi menjelang perhelatan MotoGP di tahun depan. Hingga 16 Desember 2020, ITDC menyelesaikan progres pembangunan sekitar 25%, di atas lahan seluas 1,175 hektare dengan 16 km bentangan pantai.

 

Berdasarkan catatan Kementerian BUMN dalam laman resminya, ada total 65 PSN di seluruh Indonesia yang tengah atau bahkan selesai di saat pandemi. Menandakan bahwa pandemi tak begitu menghalangi pembangunan masif untuk kemajuan bangsa.

 

(Baca: Masih Ditekan Pandemi, BUMN Lanjutkan Proyek Strategis Nasional)

 

Penanganan Covid-19

dok. Biofarma
dok. Biofarma

Di awal virus Covid-19 merebak di Tanah Air, Pemerintah dengan sigap menunju Erick Thohir menjadi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sekaligus mengerahkan BUMN untuk menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi ini. Dimulai dari komitmen BUMN produsen dan distributor untuk menyediakan banyak alat kesehatan seperti PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI dan holding farmasi yang dipimpin PT Bio Farma (Persero). Alat-alat yang diupayakan tersedia untuk seluruh masyarakat maupun tenaga kesehatan (nakes) adalah masker, alat pelindung diri (APD), hingga alat rapid test dan swab PCR.

 

BUMN seperti PT Adhi Karya (Persero), PT Pertamedika-IHC, dan lainnya juga dengan sigap mengubah Wisma Atlet Kemayoran dan sejumlah hotel menjadi tempat karantina dan perawatan pasien Covid-19 tanpa gejala dan gejala ringan. Sementara, BUMN Karya yakni PT Waskita Karya juga membangun RS Khusus Covid-19 di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau hanya dalam waktu kurang dari satu bulan. Hingga kini seluruh fasilitas tersebut terus digunakan dengan pelayanan terbaik dan sesuai dengan standar protokol kesehatan yang ditetapkan oleh WHO.

 

Terakhir, PT Bio Farma (Persero) juga berkomitmen untuk mempercepat pengadaan vaksin Covid-19 dengan bekerja bersama dua pihak penyedia vaksin dunia yakni Sinovac BioTech Ltd dan Coalition of Epidemic Preparedness Innovation (CEPI). Untuk Sinovac sendiri, Bio Farma bekerja sama untuk melaksanakan uji klinis III yang ditargetkan untuk warga Bandung, Jawa Barat dan akan diteliti dari Agustus 2020 hingga Januari 2021. Saat ini tak ada laporan efek samping terhadap penggunaan vaksin dari seluruh relawan dan akan diedarkan secara luas mulai Januari mendatang setelah disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Presiden Joko Widodo menargetkan sekitar 160 juta penduduk akan divaksin secara gratis namun bertahap.

 

Sementara untuk kerja samanya dengan CEPI, Indonesia akan membuat sendiri vaksin Covid-19 dengan nama Vaksin Merah Putih. CEPI sendiri sudah memberikan lampu hijau untuk bermitra terkait pengembangannya. Progresnya hingga Desember 2020 adalah penyusunan roadmap dan diharapkan seluruh prosedur pengembangan akan rampung pada 2022 nanti.

 

(Baca:

Ini Sejumlah Upaya BUMN dalam Menangani Kasus Covid-19

Vaksin Covid-19, Bio Farma, dan Tahap Uji Coba di Indonesia)

 

Pemulihan Ekonomi Nasional

Foto: BERITASATU/MOCH DEFRIZAL
Foto: BERITASATU/MOCH DEFRIZAL

Selain menangani pandemi, BUMN juga ditunjuk untuk mengatasi krisis ekonomi yang timbul. Untuk itu, Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan mengeluarkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membiayai sektor-sektor ekonomi, salah satunya untuk operasional BUMN. PEN untuk BUMN dilakukan melalui mekanisme APBN, Penyertaan Modal Negara (PMN), dana utang pemerintah, dan dana talangan.

 

Dana APBN yang dikucurkan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan diberikan kepada sejumlah PT PLN, PT Sarana Multigriya Finansial, PT Geo Dipa Energi, PT Hutama Karya, PT Permodalan Nasional Madani, PT BPUI, dan PT Pertamina dengan total dana Rp16,56 triliun. Sementara dana tambahan seperti utang pemerintah, talangan, dan PMN diberikan kepada PT PLN, PT BPUI, PT Hutama Karya, PT Permodal Nasional Madani, dan 10 BUMN lain dengan total Rp 108,5 triliun.

 

Menurut Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) yang mengkoordinasikan pelaksanaan dan penyerapan program PEN, realisasi kumulatif program PEN termasuk untuk BUMN dan sektor lain hingga 14 Desember mencapai Rp 481,61 Triliun, atau 69,3% dari pagu anggaran Rp 695,2 Triliun.

Dalam program pemulihan ini juga Kementerian BUMN bertekad untuk membantu UMKM untuk bertahan dan naik kelas ke tingkat global. Terbukti dengan adanya kerja sama yang terjalin antara KBUMN dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah (KUKM) terkait pengembangan dan pembinaan Koperasi dan UMKM pada pertengahan tahun ini. Ruang lingkup Kesepakatan Bersama kali ini antara lain meliputi pendampingan dan pengembangan SDM, penyediaan bahan baku, logistik, dan pemasaran termasuk namun tidak terbatas melalui digital platform, dalam hal pengembangan dan pembinaan KUKM. Sumber daya yang dimiliki BUMN yang tersebar pada berbagai wilayah di Indonesia dapat dioptimalkan dalam upaya pengembangan UMKM termasuk koperasi.

 

“Silakan optimalkan kanal-kanal BUMN, asalkan untuk pengembangan UMKM, saya sangat mendukung. Karena memang BUMN Untuk Indonesia” ungkap Erick Thohir dalam keterangan tertulis resmi Kementerian BUMN, Jumat (14/8/2020).

 

Untuk kelanjutan program ini, Kementerian kemudian membuka kesempatan UMKM untuk jadi vendor atau supplier di proyek-proyek BUMN misalnya penyediaan produk-produk seperti katering, seragam, hingga berbagai produk-produk pendukung manufaktur. Melalui program Pasar Digital UMKM (PaDi UMKM) yang dibina juga oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, pengadaan BUMN sebesar Rp18,5 triliun atau proyek di bawah Rp14 miliar akan diserahkan ke UMKM.

 

Kementerian BUMN juga mendorong sejumlah perusahaan BUMN untuk melakukan pembinaan pada UMKM dengan tujuan agar bisnis bisa diekspansikan hingga ke luar negeri. Hal ini dilakukan atas urgensi pemerintah bahwa UMKM Indonesia penuh dengan potensi dan perlu dipersiapkan sebelum dibawa ke pasar global. Kementerian dan BUMN nantinya akan mengakomodasi riset pasar dan business matching global untuk usaha rakyat itu.

 

Di sisi pendanaan, bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta Pegadaian dan PNM juga terus meningkatkan program pendanaan untuk UMKM. Menteri KUMK Teten Masduki memaparkan, berdasarkan data OJK per 7 November 2020, perbankan telah melakukan implementasi restrukturisasi kredit dengan nilai outstanding Rp 371,1 triliun untuk 7,5 juta UMKM di seluruh negeri.

 

Bahkan Erick akan menggabungkan unit usaha ultra mikro BRI, Pegadaian dan PNM pada tahun depan. Tujuan dari konsolidasi ini salah satunya agar BUMN memiliki database riil UMKM yang ada di Indonesia, sehingga memudahkan pihaknya untuk membina usaha-usaha rakyat ini.

 

(Baca:

Program Pemulihan Ekonomi Nasional, BUMN Akan Terima Rp 155 T

Kementerian BUMN Dorong UMKM Melesat dan Go Global)

 

Itulah sejumlah agenda-agenda sorotan BUMN sepanjang 2020 ini. Tentunya masyarakat akan menunggu gebrakan lain dari Erick Thohir, Kementerian, dan seluruh perusahaan pelat merah pada tahun-tahun berikutnya. Apalagi Erick telah menyatakan bahwa restrukturasi BUMN di 2021 akan semakin masif dan menjadi yang terbesar sepanjang berdirinya kementerian.

BERITA TERKAIT

ads-sidebar
ads-custom-4

BACA JUGA

BERITA PILIHAN

BERITA TERBARU