Negara seluas Indonesia yang memiliki luas 1,905 juta kilometer persegi dan tersebar ke dalam 17.508 pulau, penting membangun jalur logistik yang mampu menjangkau seluruh wilayah. Tak hanya menyediakan transportasi seperti maskapai atau kapal laut, sistem jaringan jalan merupakan kebutuhan mendasar untuk menghubungkan masyarakat dan perniagaan dengan pekerjaan, layanan, pasar, mengurangi biaya logistik, dan merangsang pertumbuhan industri di Indonesia. Mengingat pertumbuhan pengguna kendaraan bermotor juga menanjak di tengah masyarakat.
Atas urgensi tersebut, pemerintah memprioritaskan konektivitas tinggi yang tak kanya berfokus pada Jakarta atau Jawa yang fasilitasnya sudah memadai. Melalui Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2014 yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2015, Pemerintah berniat untuk membangun dan mengembangkan jaringan jalan tol yang sangat panjang di pulau terpadat kedua di Tanah Air, yakni Sumatera.
Sebagai pulau terbesar kedua di Nusantara dengan populasi melebihi 55 juta jiwa berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), Sumatera memainkan peran penting dalam perekonomian negara. Dianugerahi beragam potensi alam dan komoditas berlimpah, mulai dari karet, minyak kelapa sawit, kopi, minyak bumi, batu bara, dan gas alam, pada 2015 Sumatera menyumbang 22,21% produk domestik bruto (PDB) Indonesia, terbesar kedua setelah Jawa. Karenanya, Sumatera sangat diperhitungkan kemajuan dan keberlanjutan perekonomiannya secara nasional. Eksistensi pulau itu juga dianggap sangat penting untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan Indonesia.
Jalan tol penghubung antara wilayah terselatan Sumatera yakni Bakauheni di Lampung hingga wilayah terutaranya yaitu Banda Aceh di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dinamakan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Melalui 24 ruas jalan berbeda yang panjang keseluruhannya mencapai 2.704 kilometer, JTTS akan beroperasi penuh pada 2024 mendatang. Sejauh ini sudah ada sejumlah ruas yang telah resmi beroperasi sejak 2017. Untuk megaproyek kali ini, PT Hutama Karya (Persero) lah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi yang diberikan mandat oleh pemerintah untuk membangun jaringan tol terpanjang di Indonesia.
Pemandatan Hutama Karya
Pada 20 Februari 2012, Menteri Badan Usaha Milik Negara terdahulu yakni Dahlan Iskan mengadakan pertemuan dengan para gubernur se-Sumatera di Griya Agung, Palembang, Sumatra Selatan. Pertemuan ini membahas percepatan pembangunan jalan tol di pulau terluas kedua di Indonesia itu. Dalam pertemuan tersebut juga hadir pejabat-pejabat terkait di masa itu seperti Deputi Kementerian BUMN bidang Infrastruktur Sumaryanto, Direktur Utama PT Jasa Marga Adityawarman dan Direktur Pengembangan Usaha Jasa Marga Abdul Hadi.
Alasan dipercepatnya pembahasan pembangunan jalan tol ini dikarenakan secara ekonomi pembangunan jalan tol di Sumatera masih terlalu berat, serta kurang diminati investor, maka awalnya disepakati untuk membangun perusahaan patungan antara Jasa Marga dan setiap pemda di Sumatera. Pembagian tugasnya adalah Pemda membebaskan tanah dan mencadangkan sejumlah kawasan di sepanjang jalan tol untuk sebuah proyek bisnis pada masa depan yang akan kelak dikelola bersama.
Dari sejumlah pembahasan dan penggodokan rencana pembangunan megaproyek ini, akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 100/2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera yang diteken pada 17 September 2014. Perpres ini memuat pernyataan bahwa pemerintah telah menugaskan PT Hutama Karya (Persero) untuk melakukan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan pada empat ruas jalan tol yang meliputi ruas Jalan Tol Medan – Binjai, ruas Jalan Tol Palembang – Simpang Indralaya, ruas Jalan Tol Pekanbaru – Dumai, dan ruas Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar.
Perpres tersebut kemudian direvisi oleh Presiden Joko Widodo melalui Perpres No. 117/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera yang menambahkan penugasan kepada Hutama Karya sehingga menjadi total 24 ruas tol Trans Sumatera ini. HK juga ikut dibantu oleh BUMN Karya lain sebagai kontraktor, yakni PT Adhi Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), PT PP (Persero). Juga BUMN operator tol PT Jasa Marga (Persero) ikut berkontribusi sebagai pengelola jalan tol di beberapa ruasnya.
Pembangunan jaringan tol di Sumatera ini dikalkulasikan menelan biaya hingga US$ 33,2 miliar atau setara dengan Rp 476 triliun dan menjadi megaproyek termahal yang dikerjakan BUMN hingga saat ini. (Baca: Ini 10 Megaproyek Termahal yang Dikerjakan BUMN)
Ruas yang Sudah Beroperasi
Hingga September 2020, ruas jalan tol Trans Sumatera yang telah resmi beroperasi adalah sepanjang 513 kilometer. Di antaranya ruas Medan – Binjai (17 Km), ruas Bakauheni – Terbanggi Besar (140 Km), ruas Palembang – Indralaya (22 Km), ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (189 Km), ruas Sigli – Banda Aceh seksi 4 Indrapuri – Blang Bintang (14 Km), dan yang baru saja diresmikan pada akhir September lalu ialah ruas Pekanbaru – Dumai (131 Km).
Adapun ruas yang dalam proses konstruksi diantaranya ruas Medan – Binjai seksi 1 Tanjung Mulia – Helvetia (6 Km), ruas Pekanbaru – Pangkalan (95 Km), ruas Padang – Sicincin (35 Km), ruas Indrapura – Kisaran (47 Km), ruas Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (143 Km). Kemudian, ruas Sigli – Banda Aceh seksi 1-3 & 5-6 (Sigli – Indrapuri & Blang Bintang – Baitussalam) (60 Km), ruas Simpang Indralaya – Muara Enim (119 Km), ruas Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu seksi Bengkulu – Taba Penanjung (18 Km) dan ruas Binjai – Langsa (131 Km).
Untuk tahun ini saja, Hutama Karya mengoperasikan sembilan ruas baru. Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, ruas JTTS yang selanjutnya akan beroperasi adalah Tol Kayu Agung – Palembang – Betung segmen Jakabaring – Kramasan sepanjang 9 km. Jalan bebas hambatan ini rencananya beroperasi pada November 2020 mendatang. Progres konstruksi ruas tersebut telah mencapai 98 persen.
Segmen tersebut merupakan bagian dari Seksi I Kayu Agung – Palembang (Jakabaring) sepanjang 34 kilometer yang telah beroperasi sejak Apriil 2020. Sementara konstruksi Seksi 2 Palembang – Betung yang dimulai pada Juli 2020. Dengan demikian, keseluruhan ruas Tol Kayu Agung – Palembang – Betung ditargetkan rampung pada Januari 2022.
Ruas lain yang ditargetkan beroperasi pada tahun ini adalah Tol Sigli – Banda Aceh Jantho – Indrapuri Seksi 3 sepanjang 16 kilometer. Saat ini progres konstruksi ruas tersebut sebesar 65%. Secara keseluruhan, Tol Banda Aceh – Sigli terbagi menjadi enam seksi. Progres konstruksi keseluruhan seksi tol kini telah mencapai 50% dan ditargetkan selesai pada akhir 2021. Kehadiran Tol Banda Aceh – Sigli diperkirakan dapat memangkas waktu tempuh perjalanan dari Banda Aceh ke Sigli dari sekitar 2-3 jam menjadi 1 jam perjalanan.
Selanjutnya ada ruas Tol Medan-Binjai Seksi 1A Veteran-Tanjung Mulia sepanjang 4 kilometer yang merupakan bagian dari ruas Tol Medan – Binjai, progresnya telah menyentuh 89%. Dengan tambahan ketiga ruas tersebut, maka total panjang Trans Sumatera hingga akhir tahun 2020 mencapai 677 kilometer.
Pengembangan Hingga 2022
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo pada pertengahan September sempat mengungkapkan, pengerjaan pembangunan JTTS bakal molor satu sampai dua tahun dari target. Kemungkinan itu terjadi akibat pandemi Covid-19 yang belum kunjung terkendali di dalam negeri. Tiko, sapaan akrabnya, sempat menjelaskan bahwa memang saat ini baru beberapa ruas saja yang selesai. Ia mengungkapkan, masih ada sebagian ruas yang perlu diselesaikan untuk mendapatkan 11 ruas utama.
“Diharapkan backbone-nya bisa tercapai pada 2024 atau mungkin terlambat 1-2 tahun, karena kondisi Covid-19 yang memang tekanan keuangan yang berat pada pengembangannya yaitu HK,” tutur Tiko.
Banyaknya pertanyaan yang timbul atas pernyataan Wamen BUMN itu membuat Direktur Utama PT Hutama Karya Budi Harto membeberkan bagaimana timeline terbaru pembangunan megaproyek infrastruktur ini hingga 2022. Budi menjelaskan, saat ini proyek JTTS yang tengah dalam tahap konstruksi adalah sepanjang 643 Km yang ditargetkan akan rampung pada akhir 2022 mendatang.
“(Ruas) yang sekarang sudah beroperasi adalah 513 Km, kemudian yang sedang dibangun ada 643 Km. Jadi total semua yang sudah beroperasi dan akan dibangun saat ini ada 1.156 Km. Ini kami jadikan peta pertama yang akan selesai akhir tahun 2022,” kata Budi dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (1/10/2020).
Saat ini, HK juga memiliki timeline untuk merampungkan JTTS tahap kedua dengan progres terkini memasuki proses pembebasan lahan. Ruas-ruas yang masuk tahap ini meliputi ruas di Betung, Palembang, Jambi, hingga Pekanbaru. Dengan total panjang ruas 570 km, pengerjaan ini diproyeksikan baru akan selesai pada akhir 2023. Lebih lanjut Budi menerangkan bahwa tahap ketiga dipersiapkan pengerjaan jalan tol dari Dumai menuju ke Medan yang juga akan tersambung sampai ke Aceh. Tahap ketiga ini ditargetkan akan beroperasi pada 2024.
Saat ini HK memang masih terus menggenjot percepatan pembangunan backbone atau ruas tol utama dahulu kemudian baru merampungkan jalur tol penyangganya yang lain. Hal ini dilakukan karena HK patuh terhadap arahan pemerintah yang disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk memprioritaskan penyelesaian tol utama.
“Kami ke depan akan fokus ke backbone. Jalur utama dari Bakauheni sampai Palembang ini sudah tersambung. Tugas kami selanjutnya adalah menyambungkan dari Palembang, Jambi, Pekanbaru,” jelasnya.
Selanjutnya, ruas Pekanbaru-Dumai yang sudah mulai beroperasi akan dilanjutkan ke ruas Dumai – Kisaran. Kemudian Kisaran – Indrapura saat ini sedang dibangun kemudian akan nyambung dengan Indrapura – Medan yang merupakan tol eksisting. Kemudian dari Medan akan naik ke Binjai berlanjut ke Langsa sampai pada akhirnya tersambung ke Banda Aceh.
Pengembangan lebih lanjut, JTTS nantinya akan terhubung dengan Jalan Tol Trans Jawa. Kemungkinan ini bisa terealisasi jika megaproyek Jembatan Selat Sunda masuk kembali ke deretan proyek prioritas nasional. Sebagai informasi, jembatan sepanjang 27 km ini sudah tergagas sejak 1960 dan menjadi bagian dari Trans Asian Highway Network. Bahkan semula pembangunan jembatan ini direncanakan groundbreaking pada 2010 lalu dan diproyeksikan rampung pada 2020. Kendati begitu, proyek ini belum ada kejelasan hingga saat ini.