Jakarta, BUMNInfo | PT Adhi Karya (Persero) Tbk membukukan kontrak baru sebesar Rp 4,7 triliun di luar pajak hingga Agustus 2020. Corporate Secretary Adhi Karya Parwanto Noegroho mengatakan hingga kini nilai order book perusahaan mencapai Rp 35,2 triliun.
“Realisasi perolehan kontrak baru pada Agustus 2020 didominasi oleh preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera senilai Rp 439,6 miliar,” ungkap Parwanto dalam siaran pers, Selasa (15/9/2020).
Parwanto menjelaskan nilai kontrak baru ini naik 18% dibandingkan perolehan kontrak baru pada Juli 2020 sebesar Rp 4 triliun. Kontribusi per lini bisnis pada perolehan kontrak baru Agustus itu meliputi lini bisnis konstruksi dan energi sebesar 89%, properti sebesar 10% dan sisanya merupakan lini bisnis lainnya.
Sementara pada jenis pekerjaan, perolehan kontrak baru terdiri dari proyek gedung sebesar 38%, MRT sebesar 33%, jalan dan jembatan sebesar 5% serta proyek infrastruktur lainnya seperti pembuatan bendungan, bandara, dan proyek-proyek EPC sebesar 24%. Berdasarkan segmentasi kepemilikan, realisasi kontrak baru dari pemerintah sebesar 68%, BUMN sebesar 22%, sementara swasta/lainnya sebesar 10%.
Di awal 2020, Adhi Karya menargetkan kontrak baru sebesar Rp 35 triliun. Akibat pandemi Covid-19, target tersebut harus dipangkas. Namun, emiten konstruksi bekode saham ADHI tersebut masih berharap mampu mengantongi nilai kontrak baru hingga Rp27 triliun pada sisa tahun ini. Untuk menjaga kinerja, ADHI juga mengikuti berbagai tender proyek serta mengajukan permohonan penyertaan modal negara (PMN).
Parwanto menyatakan bahwa saat ini pihaknya tengah membutuhkan ekuitas sebesar Rp 6 triliun. Untuk itu ADHI mengajukan permohonan PMN tersebut dengan besaran Rp 3 triliun untuk anggaran 2021. Adapun sisa kebutuhan sekitar Rp2,9 trilliun akan berasal dari dana publik lewat penerbitan saham baru atau rights issue.
Direktur Keuangan ADHI A.A.G. Agung Dharmawan juga menambahkan bahwa pihaknya sedang rajin mengikuti proses tender beberapa proyek dan sejumlah tender tersebut tengah menentukan pemenangnya.
“Berdasarkan kepemilikan proyek, tender yang diikuti kebanyakan berasal dari proyek pemerintah dan BUMN, meskipun porsi proyek swasta juga relatif besar,” tutur Agung.
Sumber: Liputan6, Bisnis.com
Foto: Istimewa