Jakarta, BUMNInfo | PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. menyatakan langkah pembebasan lahan di calon ibu kota baru Indonesia akan lebih mudah daripada jika dilakukan di Jawa.
“Pengalaman yang lalu, kepentingan umum kan dikedepankan. Ada pula Undang-undang yang mendasari public facility yang menjadi prioritas. In case ada masalah, maka hal tersebut akan masuk ke pengadilan,” ujar Direktur Utama Wijaya Karya, Tumiyana di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (28/8/2019).
Tumiyana menyebutkan, lokasi yang akan menjadi ibu kota baru merupakan pulau yang masih terbuka. Dengan kepadatan penduduk yang relatif rendah, maka masalah sosial yang ada akan lebih kecil dibandingkan pembangunan di lokasi yang lebih padat penduduk.
“Social problem-nya tentu akan lebih kecil dibandingkan jika kita bicara membangun tol di Jawa. Rasanya akan lebih gampang daripada kita lakukan pembebasan lahan di Pulau Jawa,” tuturnya.
Lebih lanjut, Direktur Operasional I Wijaya Karya Agung Budi Waskito menyebutkan bahwa pembebasan lahan tersebut sebenarnya merupakan tugas pemerintah, bukan tugas perusahaan berpelat merah tersebut.
“Lahan yang akan dipakai juga 90 persen milik pemerintah. Pembebasan lahan sebenarnya merupakan ranah pemerintah, bukan dari kita sebagai perusahaan BUMN,” katanya.
Ia menambahkan, perusahaan dengan kode WIKA tersebut juga sudah memiliki pengalaman di Kalimantan melalui pembangunan tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 90 kilometer bersama PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Dalam persiapan pembangunan di ibu kota baru, Wijaya Karya sudah mulai mempersiapkan beberapa hal sejak dini, baik dalam bidang konstruksi maupun finansial.
“Untuk pendanaan ini, hanya 19 persen dana yang berasal dari APBN [Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara]. Sisanya merupakan KPBU [Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha] sehingga ita sedang mempersiapkan [dari segi finansial],” lanjut Agung.
Sumber : market.bisnis.com