Jakarta, BUMNinfo | Direktur Pengendalian Usaha PT Rajawali Nusantara indonesia (Persero) Agung P. Murdanoto menjadi pembicara dalam FGD Tata Kelola Gula Nasional Tahun 2019 yang digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), di Kantor pusat BPKP, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2019.
Dalam pemaparannya, Agung P. Murdanoto menyampaikan mengenai tata kelola gula di RNI dari proses produksi sampai dengan distribusi. Selain itu, ia juga membahas mengenai berbagai dinamika yang kini dihadapi industri gula dari mulai kertersediaan lahan, persediaan gula nasional sampai dengan gula impor.
Adapun, menurut Agung, industri gula di Indonesia masih sangat mengandalkan pabrik-pabrik yang berada di pulau Jawa. Menurut data, dari 59 unit pabrik gula yang ada di Indonesia, 48 pabrik gula berdiri di Pulau Jawa dengan 32 unit PG ada di Jawa Timur. Padahal, jumlah lahan tebu di Jawa kini semakin berkurang seiring dengan gencarnya pembangunan industri, properti, serta ketatnya persaingan komoditas perkebunan lainnya. Menurut Agung, pembukaan lahan tebu dan pabrik gula baru di luar Pulau Jawa menjadi salah satu solusi yang terus dikaji dan didorong oleh pemerintah guna menjaga industri gula tanah air tetap eksis.
FGD tersebut juga membahas seputar arah kebijakan pemerintah yang melingkupi industri gula Nasional. Agung membagi kebijakan pemerintah kedalam tiga aspek, yaitu kebijakan untuk PG eksisting, PG baru yang akan dibangun diluar Jawa, dan PG rafinasi. Untuk PG eksisting, pengaturan wilayah kerja PG dan penataan PG BUMN agar berkinerja lebih efisien menjadi hal yang penting.
Kompleksitas industri gula yang dipaparkan para narasumber meningkatkan antusiasme peserta FGD untuk bertanya. Salah satu pertanyaan yang disampaikan adalah mengenai bagai mana upaya yang dapat dilakukan guna menjaga stabilitas harga gula yang ideal baik bagi industri maupun konsumen.
Adapun FGD Tata Kelola Pergulaan merupakan bagian dari kegiatan FGD yang rutin dilaksanakan BPKP guna menunjang aktifitas pengawasan terutama pengawasan yang terkait dengan bidang-bidang strategis. Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk memberikan masukan dalam rangka menyempurnakan kebijakan publik. (Humas RNI)
Sumber : rni.co.id